Ketua DPD Sultan B. Najamuddin. Foto: Istimewa.
Jakarta: Pemerintah diminta fokus pada kecepatan penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.
Sudah 10 hari, sejak 25 November 2025, air bah dari DAS Batang Toru menerjang pemukiman di Sibolga, Tapanuli, Sumut. Lalu banjir lumpur di Pasaman, Agam, Solok, Sumbar dan banyak kabupaten di Aceh. Tetapi, sampai hari ini, penanganan masih belum optimal.
"Setiap korban jiwa bukan sekadar angka statistik. Ini adalah darurat kemanusiaan, dan negara harus hadir sepenuhnya. Karena skala bencana sudah melampaui kapasitas kemampuan provinsi," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, dalam keterangan pers, Kamis, 4 Desember 2025.
Baca Juga :
Sebagai darurat kemanusiaan, Sultan Baktiar menjelaskan yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan. Kecepatan evakuasi, kecepatan pembukaan akses, kecepatan distribusi logistik, penanganan kesehatan, penampungan pengungsi dan membangun kembali, agar masyarakat bisa beraktivitas normal.
"Utamakan penangan pada para korban bencana. Negara harus hadir dan penuh empati. Menjaga nyawa manusia adalah prioritas utama. Menolong yang hidup, menemukan yang hilang, dan mencegah korban tambahan setelah proses evakuasi," jelas Sultan.
Warga melakukan evakuasi darurat menggunakan kabel baja untuk menyeberangi sungai dengan arus sangat deras. (Metro TV/ Muhammad Zakaria)
Sultan yang juga mantan Wagub Bengkulu ini menegaskan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi ini adalah krisis ekologis, bukan sekadar bencana alam. Karena itu Sultan mendesak pemerintah untuk segera audit total, sekaligus evaluasi dalam tata kelola lingkungan.
Penerima Bintang Republik Indonesia Utama ini menjelaskan bahwa bencana ini juga tidak terlepas dari aktivitas sosial ekonomi yang tidak seimbang. "Kita harus jujur bahwa ada campur tangan manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Ketika hulu rusak, hilir pasti menjadi korban," ungkap Sultan.
Streaming