Layanan Trauma Healing Bencana Sumatra Dinilai Diperlukan

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penyediaan layanan pemulihan trauma atau trauma healing, akibat bencana di Pulau Sumatra. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan dampak dari sebuah bencana tidak hanya berupa kesehatan fisik, tetapi terdapat pula gangguan kesehatan mental yang dialami korban bencana.

"Jadi bagaimana memastikan agar ke depan trauma yang ditimbulkan karena bencana itu juga ditangani ya," ungkap Anis dikutip dari Antara, Selasa, 2 Desember 2025.

Dengan demikian, dia berharap akan lebih banyak disediakan layanan pemulihan trauma di beberapa posko penanganan bencana, baik di Sumatra Utara, Sumatra Barat, maupun Aceh.
 

Komnas HAM akan melakukan asesmen terkait dengan dampak bencana di Sumatra terhadap hak asasi manusia. Usai asesmen dilakukan, Anis akan menyampaikan hasil rekomendasinya kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatasi dampak banjir maupun tanah longsor di daerah itu.

Sejauh ini, dirinya menilai tanggap cepat terhadap bencana di Sumatra sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, yakni melalui evakuasi korban.

Namun, ia mengingatkan langkah lainnya, seperti pemenuhan pangan maupun akses informasi usai bencana, juga harus terus digencarkan.
 
Menurut dia, berbagai kebutuhan tersebut sudah diidentifikasi oleh para kepala daerah di setiap kabupaten/kota yang terdampak banjir di Sumatra, sehingga hal itu yang harus dijawab oleh pemerintah pusat.

"Kemarin kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah merespons dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik, sehingga tata kelola penanganan bencana bisa cepat, tepat, dan kredibel," katanya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan perempuan dan anak terdampak banjir memperoleh bantuan khusus serta layanan pemulihan psikologis atau trauma healing.

"Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya termasuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan nantinya," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah membangun posko penyembuhan trauma bagi masyarakat dan anak-anak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Foto: Antara

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat mengunjungi posko yang terletak di Masjid Al-Hafiz ini mengatakan Komdigi selalu aktif membangun posko di setiap bencana, untuk memberikan sarana yang nyaman dan diharapkan bisa menyembuhkan trauma dari bencana yang dialami penduduk sekitar.

"Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun," kata Meutya kepada awak media di Deli Serdang, Sumatra Utara, Senin, 1 Desember 2025.