Bangun Sinergi Semua Pihak untuk Wujudkan Masa Depan Lebih Aman

Kudus: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong semua pihak saling bersinergi mewujudkan ruang aman bagi seluruh warga negara, termasuk warga di lingkungan kampus, dengan berbagai langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam Bimbingan Teknis terkait Sosialisasi Permendikbudristek No. 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Universitas Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis, 27 November 2025.
 
"Sosialisasi Permendikbudristek No. 55/2024 ini bersamaan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai setiap 25 November. Dua momentum gerakan antikekerasan ini harus mampu disinergikan untuk menghadirkan ruang aman bagi setiap warga negara," kata Rerie, dalam keterangannya, Kamis, 27 November 2025. 

Anggota Komisi X DPR itu mengatakan setiap tahun, mulai 25 November diselenggarakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) atau 16 Days of Activism Against Gender Violence yang digagas oleh Women's Global Leadership Institute sejak 1991. Tujuan kampanye berskala internasional ini untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Rerie berpendapat kampanye 16 HAKTP memberikan roh, semangat, dan kesadaran kolektif untuk melahirkan sikap antikekerasan di masyarakat. 

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, mengatakan sosialisasi PPKPT ini memberikan pemahaman terkait kerangka kerja, regulasi, dan langkah-langkah operasional untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

Upaya menyosialisasikan PPKPT ke berbagai kampus ini, tambah Rerie, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan seluruh civitas academica dengan baik demi mewujudkan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi. Sebab, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kampus merupakan miniatur dari negara. 

Sedangkan Indonesia, jelas Rerie, dibentuk para pendahulu atas dasar komitmen bersama bahwa martabat manusia adalah fondasi peradaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tambah dia, menjadi kompas moral dan dasar etika bagi bangsa Indonesia. 

Perilaku kekerasan, menurut Rerie, bukan sekadar pelanggaran etika, tapi menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. "Dengan dasar pemikiran itulah implementasi PPKPT di lingkungan kampus menjadi sebuah keharusan," ujar Rerie. 
 

Baca Juga:  Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Harus Konsisten

Pada Rabu, 26 November 2025, Lestari Moerdijat melakukan sosialisasi PPKPT di Universitas Muria Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dia menegaskan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPKPT tidak boleh menjadi alasan untuk menunda implementasi aturan itu dan membiarkan kekerasan di lingkungan pendidikan terus berlangsung. 

Rerie mengakui penanganan kasus kekerasan kerap terkendala adanya resistensi dari korban yang antara lain akibat faktor budaya, relasi kuasa, minoritas, dan konflik kepentingan. Mahasiswa dan para dosen harus berani dan mampu menjadi agen perubahan untuk memastikan lahirnya gerakan antikekerasan di lingkungan kampus.