Ini Dampak Strategis dan Risiko Kebijakan Tarif Resiprokal RI-AS

Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Amerika Serikat (AS) berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi strategis di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Hasil kajian Prognosa Research & Consulting menunjukkan, kebijakan ini membuka ruang kompetitif yang signifikan terutama bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat risiko perubahan struktur perdagangan nasional jika tidak diantisipasi secara matang.

Director Prognosa Research & Consulting, Garda Maharsi mengatakan, Indonesia kini harus menghadapi kewajiban impor produk AS senilai USD38,4 miliar sebagai konsekuensi penurunan tarif ekspor dari 32 persen menjadi 19 persen.

Keharusan membeli produk AS seperti energi, dirgantara dan pertanian berpotensi mengubah struktur perdagangan secara fundamental jika tidak dikelola dengan kebijakan mitigasi yang tepat.

“Kebijakan reciprocal trade atau resiprokal tarif ini beresiko karena kita memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembelian komoditas tertentu dari Amerika Serikat senilai USD38,4 miliar,” ungkap dia dalam kajian strategis bertajuk "US-Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff," yang digelar di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

 

Sektor industri yang mampu bertahan

Garda menjelaskan, berdasarkan perspektif ketahanan industri, sektor (Crude Palm Oil) CPO memiliki adaptasi yang kuat bahkan mampu mengubah tekanan eksternal menjadi momentum ekspansi. Sementara itu, sektor tekstil memerlukan intervensi kebijakan yang aktif karena tidak dapat pulih ke kondisi semula.

"Ternyata tekstil tidak bisa kembali ke kondisi semula sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah. Mata rantai yang panjang di sektor tekstil jika ART ini berjalan dampaknya signifikan, tekstil menjadi krusial untuk kemudian pemerintah masuk," kata dia.

Selain tekstil, kajian ini turut menyoroti potensi ekspor nikel dan petrokimia, namun memperingatkan adanya ancaman terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Garda menekankan, pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan agar daya saing industri nasional tetap terjaga.

"Dalam ekonomi perdagangan internasional, impor itu bukan sesuatu yang haram, tapi bagaimana negara mengatur neraca agar kompetisi pelaku ekonomi dalam negeri tidak hancur itu yang jauh lebih krusial," tegas dia.

Garda mengungkapkan, dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM) dan analisis Impulse Response Function (IRF). Melalui pendekatan tersebut, kajian ini dapat memetakan dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap neraca perdagangan, ketahanan industri sektoral serta kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Surya Mahmuda)