Forum 2 Tahun Prabowo-Gibran Bahas Stabilitas Keamanan Nasional dan Reformasi Polri

Jakarta: Forum 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran digelar pada Kamis, 8 Oktober 2026. Sejumlah isu menarik dibahas pada forum tersebut, salah satunya terkait stabilitas keamanan nasional.

Forum tersebut digelar Metro TV di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Bertajuk '2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita', forum tersebut membahas empat isu utama, yakni ekonomi, kemandirian pangan, stabilitas keamanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Pada sesi ketiga bertema 'Stabilitas Keamanan Nasional untuk Indonesia Maju', Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Wahyu Hadiningrat memaparkan strategi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wahyu mengatakan Polri terus menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dikristalisasi melalui tagline “Polisi Bersama Masyarakat”.

Menurut Wahyu, Polri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman kejahatan, terorisme dan radikalisme, narkoba, judi online, penyelundupan, kejahatan pangan, hingga dinamika ketenagakerjaan.

Polri juga mengubah pendekatan dalam menangani penyampaian aspirasi masyarakat. Menurut Wahyu, paradigma penanganan massa kini diarahkan dari crowd control menjadi crowd management dengan pendekatan preemtif, dialogis, dan negosiasi.

"Kalau sebelumnya menghadapi massa berarti menghadapi massa, sekarang menjadi melayani massa," ujar Wahyu.
 

'No Viral No Justice' Jadi Sorotan

Isu 'no viral no justice' turut menjadi pembahasan dalam sesi tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai fenomena itu tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan kinerja kepolisian.


Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan pola konsumsi pemberitaan turut memengaruhi cara masyarakat melihat suatu perkara. Karena itu, kinerja kepolisian dan penegak hukum perlu dinilai secara lebih objektif.

"Tantangan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita melihat kinerja kepolisian dan penegak hukum dengan lebih objektif," kata Habiburokhman.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi mengatakan masyarakat juga perlu memahami bahwa penanganan perkara membutuhkan waktu. Ia menyoroti beban penyidik yang dapat menangani banyak perkara sekaligus.


Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI Ida Oetari Poernamasasi membahas penanganan perkara dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Menurut Ida, masyarakat perlu diedukasi agar melaporkan perkara melalui kanal yang tersedia serta membantu menyiapkan bukti yang diperlukan, bukan sekadar memviralkan persoalan.

Sementara itu, Ketua Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunsianiyoto menilai keterbatasan jumlah penyidik juga menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan perkara membutuhkan waktu.


Ketua Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunsianiyoto. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Ito mendorong penguatan Bhabinkamtibmas hingga tingkat Polsek untuk menangkap persoalan masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik atau isu di media sosial.
 

Keamanan Nasional dan Pendekatan Humanis

Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai keamanan nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai state security, tetapi juga mencakup human security atau keamanan insani.

"Negara memang harus aman. Itu kita sepakat. Wilayah juga harus aman. Infrastruktur strategis harus aman. Tetapi manusia-manusia di dalamnya juga harus aman," ujar Hendardi.


Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Hendardi juga menekankan pentingnya implementasi dalam reformasi Polri. Menurutnya, berbagai dokumen dan hasil riset mengenai persoalan kepolisian telah tersedia, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan rekomendasi tersebut diterapkan.

Sementara itu, Habiburokhman menilai pendekatan dialog perlu dikedepankan dalam menangani penyampaian aspirasi. Namun, ia mengatakan tindakan tegas tetap diperlukan terhadap pihak yang melakukan kekerasan atau perusakan fasilitas umum.

Ito menambahkan masyarakat yang kritis tidak otomatis menjadi ancaman terhadap stabilitas. Menurutnya, yang harus dicegah dan ditindak adalah kekerasan serta pelanggaran hukum.
 

Penguatan Bhabinkamtibmas

Ida kembali menekankan pentingnya memperbanyak Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat.

Menurut Ida, Bhabinkamtibmas berperan mendengarkan persoalan masyarakat, mendeteksi potensi masalah sejak awal, serta memberikan solusi.

"Karena tugas Bhabinkamtibmas adalah mendengarkan, kemudian mendeteksi awalnya di situ, memberikan solusi," ujarnya.

Dalam penutupnya, Hendardi mengatakan stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh kepolisian. Dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat juga dipengaruhi respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara soal stabilitas keamanan, kita tidak bisa lepas dari faktor-faktor lain di luar apa yang dilakukan oleh kepolisian," kata Hendardi.