BGN Ajak Pemda Aktif Beri Rekomendasi untuk Aktivasi SPPG 3T

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak pemerintah daerah (pemda) aktif memberikan rekomendasi untuk aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono di hadapan sejumlah kepala daerah dalam peresmian aktivasi SPPG secara serentak di 16 provinsi yang mencakup wilayah Bali, Kalimantan, dan Sumatra di Aceh Besar pada Rabu, 14 Oktober 2026.

"Kami akan buka terus di wilayah-wilayah yang memang siswa-siswi dan tingkat ibu hamil, menyusui, balita-nya membutuhkan, yaitu wilayah 3T, dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali, tetapi ini bukan yang terakhir, kami akan teruskan. Rekomendasi dari kepala daerah menjadi salah satu acuan yang penting bagi kami," kata Sudaryono dikutip dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Sudaryono, masukan dan rekomendasi dari kepala daerah dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah pengembangan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
 

Ia menegaskan, perluasan layanan MBG di wilayah prioritas tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat. Khususnya peserta didik serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah yang menghadapi tantangan geografis maupun persoalan gizi.

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga berdialog secara daring dengan sejumlah kepala daerah yang mengikuti kegiatan peresmian dari wilayah masing-masing. Dialog ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan, aspirasi, serta kondisi di lapangan terkait pelaksanaan program MBG.

Salah satu apresiasi disampaikan oleh Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, yang mengungkapkan bahwa angka stunting di wilayahnya masih menjadi perhatian. Sehingga dukungan melalui aktivasi SPPG dinilai penting untuk memperluas akses pemenuhan gizi bagi masyarakat.


Ilustrasi SPPG. Foto: Metrotvnews.com.

"Perlu diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Simalungun sangatlah tinggi, sebesar 24 persen. Kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menurunkan angka stunting," ujar Benny.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Ia menyambut baik penambahan SPPG di wilayahnya dan berharap perhatian terhadap daerah-daerah lain yang termasuk dalam kategori 3T dapat terus ditingkatkan agar pemerataan layanan MBG semakin luas.

"Saya ucapkan terima kasih, dan kita ada tambahan untuk saat ini ada 37 SPPG yang baru untuk daerah-daerah yang telah ditentukan. Kami mohon perhatiannya untuk daerah 3T lainnya," kata Nyanyang Haris.