Perkuat Dekranas hingga Posyandu, Kemendagri Dorong Sinergi Penganggaran Daerah

Denpasar: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman kedudukan, tugas, dan tata kelola ketiga lembaga, menyelaraskan program, serta mendorong dukungan perencanaan dan penganggaran daerah. 

Penguatan tersebut menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai persoalan keluarga dan masyarakat, termasuk stunting, kemiskinan, keterbatasan layanan dasar, serta tantangan pengembangan usaha para perajin.

"Melalui penguatan tata kelola, Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan dapat membangun kolaborasi yang lebih efektif dalam menjalankan program sesuai dengan tugas dan peran masing-masing," ujar Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bernhard Eduard Rondonuwu dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 November 2026.

Bernhard berharap sinergi antarlembaga juga dapat mendorong integrasi perencanaan program serta penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih terarah dan terukur, dengan dukungan penganggaran daerah.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menyatakan penyatuan forum rapat kerja tidak sekadar berorientasi pada efisiensi anggaran dan konsolidasi organisasi. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan program yang relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.

"Yang pasti nanti tetap akan menghasilkan ke depannya program-program yang pastinya harus memberikan manfaat untuk masyarakat," tutur Tri Tito.

Suasana Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar. Dok. Istimewa

Rapat di Bali merupakan penutup rangkaian penguatan tata kelola yang sebelumnya dilaksanakan di Jakarta pada 21 September 2026 dan Sorong pada 13 Oktober 2026.

Kegiatan ini diikuti 974 peserta dari 14 provinsi dan 178 kabupaten/kota, dengan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kegiatan meliputi penyampaian materi kebijakan, perencanaan dan penganggaran, penayangan praktik baik daerah, serta pembacaan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Melalui penguatan tata kelola ini, sinergi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan dapat diwujudkan melalui program yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Dukungan perencanaan dan penganggaran daerah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Dengan kolaborasi yang semakin kuat, ketiga lembaga diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta mendorong terwujudnya keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera.