PLN dan GGGI Teken Perjanjian Karbon, Dukung Pengembangan Energi Surya di Indonesia

Penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PLN dan GGGI. (Dok. PLN)

PLN dan GGGI Teken Perjanjian Karbon, Dukung Pengembangan Energi Surya di Indonesia

Duta Erlangga • 14 November 2026 14:54

Antalya: PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani perjanjian perdagangan karbon dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia melalui mekanisme Article 6.2 Paris Agreement. Kesepakatan ini menjadi salah satu kerja sama karbon terbesar di dunia dan ditujukan untuk mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia.

Penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia tersebut berlangsung dalam rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026.

Kerja sama ini menghubungkan upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mekanisme pembiayaan karbon internasional. Pendanaan yang dimobilisasi melalui kemitraan Indonesia-Norwegia akan diarahkan untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti bahwa kerja sama internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.

Ia menambahkan, pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi untuk mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan tersebut sebagai salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia yang ditargetkan mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO?.

“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata,” ujar Sigrun.


Melalui kerja sama tersebut, Indonesia akan menerapkan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik. Pada tahap awal, program ini difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).

Pendanaan karbon juga akan diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.


Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa kerja sama MOPA menjadi langkah PLN mendorong agenda transisi energi menjadi proyek nyata melalui pembiayaan karbon internasional yang membuka peluang pengembangan EBT sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari penurunan emisi. (Dok. PLN)

Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.

Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.

“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.

Ia menyampaikan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar USD2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan proyek energi sebesar USD300 juta yang hampir mencapai tahap financial close.

“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.

Suroso menegaskan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. PLN juga membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

Kerja sama Indonesia dan Norwegia diharapkan memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada proyek energi bersih. Selain mendukung pencapaian target iklim nasional, langkah ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan akses masyarakat terhadap energi bersih.

(Rosa Anggreati)