Yusril Tegaskan Gibran Tak Punya Jalur Hukum Buktikan Ijazah

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final. Yusril menegaskan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan atas putusan MA tersebut.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Pengajuan Kembali) atas putusan itu," kata Yusril dikutip dari Antara, Selasa, 10 November 2026.

Yusril menjelaskan putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.

MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut. Yusril menjelaskan putusan itu berlaku secara surut atau ex tunc, yaitu sejak surat tersebut diterbitkan pada Agustus 2019.
 

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ungkap Yusril.

Menurut Yusril, MA berpendapat tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Sebab, persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Yusril menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.


Gedung Mahkamah Agung (MA). Foto: Medcom.id.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," beber Yusril.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi ada. Dalam perkara di PTUN tersebut, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi.

Yusril mengatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gibran.