2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia Cetak Swasembada 8 Komoditas Pangan

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut disertai peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional.

Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan penguatan produksi pangan dalam negeri didukung kebijakan perlindungan harga hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, serta pengembangan ekonomi masyarakat desa.

"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 22 Oktober 2026.

Zulhas menjelaskan delapan komoditas yang dinyatakan mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. Menurut dia, pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi pangan nasional.

Penguatan pasokan dalam negeri turut didukung cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan pada 20 Oktober 2026 stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.
 

 

Nilai Tukar Petani meningkat

Dari sisi kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11. Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat sebesar 120,30.

NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga serta biaya produksi pertanian.

Kenaikan NTP menunjukkan perbaikan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan petani. Namun, indikator tersebut tidak secara langsung menggambarkan tingkat pendapatan seluruh petani.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan harga hasil panen melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Sementara itu, HPP jagung ditetapkan sebesar Rp5.500 per kg untuk jagung yang telah memasuki usia panen dengan kadar air 18–20 persen.

Selain kebijakan harga pembelian hasil pertanian, pemerintah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya kepada petani dapat berlangsung lebih cepat.

Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Zulhas menegaskan peningkatan produksi pangan perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan. "Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ucap dua.


(Ilustrasi petani dan ladang pertanian. Foto: dok MI)
 

Perkuat Kopdes dan Kampung Nelayan

Di tingkat desa, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, serta layanan ekonomi masyarakat.

Zulhas menyebutkan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi. Sementara itu, 28.662 bangunan koperasi telah rampung. Pemerintah menargetkan jumlah bangunan KDKMP yang selesai meningkat menjadi sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026.

Penguatan ekonomi masyarakat pesisir juga dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung usaha sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026.

Zulhas mengatakan berbagai capaian dan kebijakan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," kata dia.