Desain Ibu Kota Baru. FOTO: dok Kementerian PUPR
Angga Bratadharma • 13 June 2023 10:15
Jakarta: Anggota komisi XI DPR RI Andreas Susetyo meminta pemerintah untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Seperti diketahui pembangunan IKN diperkirakan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan sebesar 30 persen pembiayaannya berasal dari negara alias APBN.
"Kita tahu desain dari pembiayaan IKN yang dari awal itu adalah hanya sebagian kecil, 30 persen yang dikeluarkan APBN sisanya adalah swasta. Tapi kita paham, swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi," kata Andreas, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Juni 2023.
"Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari pada proses IKN," tambah Andreas, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I.
Pembiayaan IKN fokus belanja negara 2024
Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada APBN adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa terdapat tujuh fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.
"Mungkin juga nanti bisa ditambahkan karena ini termasuk disampaikan sebagai kebijakan prioritas, nah desain kebijakan ini yang belum pernah kita ketahui. Kalau angka itu kan mengikuti kebijakannya. Jadi kebijakannya bagaimana? Nanti termasuk rencana pemanfaatan aset. Swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu," kata Andreas.
Legislator Dapil Jawa Timur V itu lantas menyarankan adanya campur tangan APBN yang cukup besar pada awal pembangunan IKN sehingga bisa menjadi pemantik bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Hal ini, menurutnya, bisa menghindari kondisi saling tunggu dalam berinvestasi.
"Apa tidak sebaiknya APBN untuk masuk cukup besar di awal tapi bisa men-trigger swasta, daripada sebetulnya kita desainnya ini nanti saling menunggu, (seperti analogi) chicken and egg. Jadi ini mungkin kebijakan ini juga perlu disampaikan,” pungkasnya.