Jelang HUT RI, Wali Kota Malang Ultimatum Tak Ada Kegiatan Pakai Sound Horeg

Malang: Pemerintah Kota Malang tegas melarang segala macam aktivitas atau kegiatan menggunakan penggunaan sound horeg—sound system berukuran besar dan bertenaga tinggi, yang menghasilkan suara sangat keras dan bergetar. Sementara, penggunaan sound system tetap diizinkan dengan batasan pengaruran suara.

“Ini sudah jelas, saya melarang sound horeg yang mengenai tempat dan volume, serta kegiatannya,” ujar Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Selasa, 29 Juli 2025.

Wahyu menekankan masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan hiburan menggunakan sound system wajib memahami lokasi dan batasan volume agar tidak mengganggu kenyamanan warga lain. 

Ia juga mengingatkan agar tidak menyertakan unsur tarian erotis dalam kegiatan tersebut, terlebih menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang biasanya diwarnai berbagai acara warga.

“Kita harus tahu tempat penggunaan dan volume, termasuk mereka yang ada tarian erotisnya,” katanya.
 

Baca: Sound Horeg Merebak, Budayakah atau Gangguan Sosial?

Terkait regulasi resmi, Wahyu menyebut masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, Pemprov Jatim tengah menyusun aturan khusus melalui pembentukan tim yang akan merumuskan regulasi dalam bentuk Surat Edaran (SE) atau Peraturan Gubernur (Pergub).

“Kami akan mengikuti dan mematuhi aturan dari Pemprov demi menjaga kenyamanan bersama,” ujar Wahyu.

Isu sound horeg mencuat dalam beberapa bulan terakhir dan menjadi sorotan publik secara nasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur bahkan telah mengeluarkan fatwa haram terkait aktivitas ini, memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut tengah menyiapkan aturan resmi yang ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang melibatkan sound system di seluruh wilayah provinsi.