Demokrat Sentil Usulan Cak Imin Soal Pilkada Tak Langsung

Jakarta: Partai Demokrat tidak sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung. Skema pemilihan itu dinilai kembali ke era dulu.

"Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah. Itu oke lah," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.

Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Pikiran Cak imin kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati," ucap Hinca.
 

Baca Juga:  Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Disebut Berpotensi Ganggu Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Hinca menyinggung keputusan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika menjabat presiden, SBY membatalkan Undang-Undang Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung.

SBY, kata Hinca, saat itu langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Sikap Demokrat tidak berubah menolak pilkada tidak langsung.

"Waktu soal Pilkada langsung tidak langsung ini, waktu itu Pak SBY masih Presiden. Waktu itu dia lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan akhirnya, waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu. Karena menurut kita, mestinya pemilu langsung," kata Hinca.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi partisipasi masyarakat secara langsung. Kalau dirasa masih ada yang kurang, seharusnya yang diperbaiki penyelenggaraannya.

"Kalau ada yang kurang pas, penyelenggaraannya, penyelenggaraannya yang diperbaiki, bukan keputusan politiknya. Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanannya, kita perbaiki," kata Hinca.