Reforma Agraria Mandek, Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga Khusus Ad Hoc

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus bersifat ad hoc untuk menangani reforma agraria. Pasalnya, reforma agraria dinilai mandek.

Hal itu disampaikan Dewi saat audiensi dengan pimpinan DPR. Audiensi membahas konsorsium pembaruan agraria dan organisasi rakyat.

"Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden badan pelaksanaan reforma agraria yang sudah pintar, tahu, jawab langsung kepada presiden dan melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria," kata Dewi di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Dewi mengatakan usulan itu pernah disampaikan era Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri tetapi ditolak. Termasuk di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kita mengusulkan lagi di masa transisi pemerintahan SBY ke Jokowi ditolak lagi, dan sampai sekarang," ucap Dewi.

Menurut Dewi, di Kementerian ATR/BPN sudah ada desk yang menangani reforma agraria. Namun, reforma agraria tak berjalan.

"Kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, sudah jadi desk direktorat penanganan sengketa tapi itu tidak terbukti bisa. Karena konflik agraria itu lintas sektoral ada yang berkaitan kehutanan tambang dan sebagainya," ucap Dewi.

Pimpinan DPR dan pemerintah audiensi dengan serikat tani. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

DPR menerima sejumlah serikat tani. Pertemuan ini untuk membahas konsorsium lembaruan agraria dan organisasi rakyat.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir.

Mereka meliputi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Kemudian, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.