Kesepakatan Tarif Trump Bikin Investasi Indonesia Bisa Turun 0,061%

Jakarta: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyebut kesepakatan tarif perdagangan barang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dinilai diskriminatif.

Ini karena bea masuk produk asal AS ke Indonesia tetap nol persen, dianggap tidak hanya merugikan posisi Indonesia dalam hubungan dagang bilateral, tetapi juga pada keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global.

Menurut Rizal, ketidakseimbangan ini mendorong pergeseran arus perdagangan internasional ke negara lain, yang pada akhirnya meng melemahkan investasi di Indonesia.

"Investasi diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,061 persen, berdasarkan simulasi GTAP Analysis 2025 yang dilakukan Indef," imbuh Rizal dalam diskusi daring Indef bertajuk 'Tarif Amerika Turun, Indonesia Bakal Untung', Senin, 21 Juli 2025.

Sementara berdasarkan simulasi menggunakan model Global Trade Analysis Project (GTAP) versi 11, ekspor produk tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia ke AS diperkirakan turun 4,88 persen. Impor juga anjlok sekitar 1,65 persen.

Rizal berpandangan, penurunan ekspor Indonesia mencerminkan melemahnya daya saing produk nasional di pasar Negeri Paman Sam. Sektor-sektor seperti manufaktur, termasuk elektronik, furnitur, dan alat rumah tangga, tekstil, serta kelapa sawit mentah (CPO), menjadi yang paling terdampak.

Sementara itu, penurunan impor mencerminkan efek limpahan (spillover) dari perlambatan makroekonomi domestik, seperti penurunan permintaan, melemahnya pendapatan masyarakat, hingga kontraksi konsumsi dan investasi.
 

Baca juga: Penurunan Tarif AS Tak Jamin Ekspor Tekstil Lebih Kompetitif, Produk RI Masih Kalah Saing

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Investasi di Indonesia pada 'kabur'

Melihat negara-negara lain seperti India, Asia Selatan (di luar India), dan kawasan Amerika Utara (di luar AS) justru mencatatkan peningkatan aktivitas investasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pengalihan investasi dari Indonesia ke wilayah-wilayah tersebut.

Dampak negatif lainnya, lanjut Rizal, ialah pengeluaran Pemerintah Indonesia yang diramalkan sebesar minus 0,122 persen, penurunan terdalam di antara negara-negara dalam simulasi. Hal ini mencerminkan menurunnya kapasitas fiskal akibat berkurangnya penerimaan negara dan kontraksi ekonomi secara umum.

"Penurunan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal Indonesia untuk memberikan stimulus ekonomi atau kompensasi sosial," ucap Rizal menerangkan.