Pemerintah Kudu Realisasi Masterplan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk

Jakarta: Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mendorong percepatan pengembangan masterplan pelabuhan penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan, baik mobil barang maupun kendaraan pribadi, seiring terhubungnya jaringan Tol Trans Jawa hingga Banyuwangi.

Djoko menilai pemerintah perlu segera merespons kondisi darurat yang terjadi saat ini, menyusul antrean panjang kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang dilaporkan mengular hingga lebih dari 30 kilometer (km). Kemacetan dipicu penurunan jumlah kapal pasca-tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, dari 15 kapal kini hanya enam yang diizinkan beroperasi. Akibatnya, ribuan truk pun menumpuk di pelabuhan Ketapang.

"Perencanaan pengembangan masterplan pelabuhan penyeberangan di Ketapang dan di Gilimanuk mulai sekarang dipikirkan oleh pemerintah," kata Djoko kepada Media Indonesia, Minggu, 27 Juli 2025.

Menurut dia, peremajaan armada kapal penyeberangan mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh masih beroperasinya kapal jenis landing craft tank (LCT) di lintasan Ketapang, yang sebenarnya kurang ideal untuk mengangkut kendaraan berat. Sebagian kapal bahkan telah dikamuflase sebagai Kapal Motor Penumpang (KMP), sehingga kapasitas angkutnya menjadi tidak optimal.

Djoko merekomendasikan agar pelayaran Ketapang-Gilimanuk menggunakan kapal LCT berkapasitas besar seperti yang digunakan di lintasan BBJ Bojanegara (Banten)-BBJ Bakauheni (Lampung). "Pelabuhan LCT harus dibangun agar kapal LCT besar bisa bersandar. Apalagi nanti volume kendaraan dipastikan meningkat seiring terkoneksinya Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi," tegas dia.

Djoko menambahkan pengembangan masterplan ini difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bersama operator utama yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Tujuannya tidak hanya untuk mengurai antrean kendaraan logistik, terutama saat musim padat, tapi juga melakukan modernisasi pelabuhan.

Ruang lingkup pengembangan mencakup penataan zona bongkar-muat, pengaturan parkir kendaraan, modernisasi terminal penumpang, serta digitalisasi sistem tiket dan manajemen lalu lintas penyeberangan. Proyek ini juga mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali dan memperkuat konektivitas logistik Jawa-Bali-Nusa Tenggara Timur (NTT). "Infonya sudah ada masterplan, namun entah kapan realisasinya," tukas Djoko.
 

Baca juga: Macet Horor di Pelabuhan Ketapang, ASDP Dorong Percepatan Bongkar Muat Kapal

(Antrean truk yang masuk ke Pelabuhan Ketapang. Foto: dok Kemenhub)
 

Audit menyeluruh pemeliharaan kapal penyeberangan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyoroti pentingnya investigasi mendalam terhadap insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

Ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap aspek pemeliharaan (maintenance) kapal penyeberangan. "Maintenance harus dilakukan secara berkala. Ini bisa diaudit, apakah selama ini sudah dilakukan secara reguler atau belum," kata Esther.

Jika ditemukan banyak kapal dalam kondisi rusak, maka pemerintah perlu segera menganggarkan pembelian kapal baru, sembari memperbaiki kapal-kapal yang masih layak operasional. 

Menurut dia, perencanaan bisnis (business plan) sektor penyeberangan juga harus ditinjau ulang agar lebih berorientasi pada keberlanjutan dan profitabilitas. "Kondisi pelabuhan Ketapang sendiri juga harus dievaluasi," tegas Esther.