Pemerintah Getol Hilirisasi, Bahlil Curhat Banyak LSM Mulai Nyerang

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding adanya serangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait kebijakan hilirisasi yang dijalankan Indonesia. Dia menyebut, isu yang diangkat LSM tidak hanya seputar buruknya pertambangan nikel, tetapi juga bauksit dan timah di Tanah Air.

Menurut dia, serangan-serangan ini terjadi karena negara-negara tersebut menyadari besarnya nilai ekonomi dari sumber daya alam yang sedang dikembangkan Indonesia melalui hilirisasi.

"Banyak LSM yang mulai serang-serang Indonesia untuk menyangkut hilirisasi. Serang menyangkut nikel, serang menyangkut bauksit, timah," ujar Bahlil dalam Pembukaan Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Bahlil mengungkapkan banyak negara kini mulai merasa khawatir terhadap lompatan besar yang sedang disiapkan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan.

Nilai ekspor naik setelah hilirisasi

Dalam catatanya, sebelum kebijakan hilirisasi diterapkan, ekspor nikel Indonesia pada 2017-2018 hanya sekitar USD3,3 miliar. Namun setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterapkan pada 2019-2020 dan pembangunan industri dalam negeri dimulai, nilai ekspor meningkat drastis menjadi USD34 miliar pada 2023. Kini, Indonesia menjadi salah satu negara eksportir produk turunan nikel terbesar di dunia.
 

Baca juga:  Indonesia Bakal Kesulitan Raih Investasi Jika Masih Ada 2 Hambatan Ini

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Ia pun menegaskan dirinya tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak asing. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya keberlanjutan program hilirisasi sumber daya alam.

"Saya sebagai Menteri ESDM, tidak akan mundur sejengkal pun dari tekanan asing untuk melanjutkan program hilirisasi," tegas dia.

Bahlil menekankan Indonesia adalah negara merdeka yang memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan, bukan pemberian. Karena itu, tidak ada satupun negara yang berhak mengatur arah kebijakan dalam negeri Indonesia.

"Hilirisasi adalah keputusan final dan mengikat yang harus tetap dijalankan, sekalipun banyak tantangan yang menghadang," ujar dia.

Agenda hilirisasi hingga 2040

Dalam jangka panjang, pemerintah telah menyusun agenda hilirisasi hingga 2040, dengan kebutuhan investasi mencapai sekitar USD618 miliar. Program ini mencakup berbagai hilirisasi strategis, tidak hanya pada minyak dan gas atau mineral mentah, tetapi juga pertanian, perikanan, hingga perkebunan.

Kendati demikian, Menteri ESDM mengakui dalam proses hilirisasi masih terdapat kekurangan dan tantangan, namun itu adalah hal yang wajar dalam setiap transformasi besar. Pemerintah, lanjutnya, akan terus menyiapkan roadmap yang komprehensif agar pembangunan ini berjalan berkelanjutan dan inklusif.

"Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa langsung sempurna ketika menjalankan program besar seperti ini. Perbaikan terus kita lakukan," ucap dia.