Pemerintah Diminta Turun Tangan Atur Potongan Tarif Ojol

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha. Foto: Dok Metro TV

Pemerintah Diminta Turun Tangan Atur Potongan Tarif Ojol

Eko Nordiansyah • 21 May 2025 12:11

Jakarta: Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha meminta, pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah potongan tarif yang diprotes pengemudi ojek online (ojol). Potongan tarif diklaim tidak sesuai aturan yakni mencapai lebih dari 20 persen.

"Salah satu problemnya adalah dengan ekosistem yang sekompleks ini kan membutuhkan regulasi yang juga tepat sasaran," kata Agung dalam Top Economy Metro TV 'Regulasi Ojol Dinilai Tak Adil, Ribuan Driver Turun ke Jalan', dikutip Rabu, 21 Mei 2025.

Agung menyebut, kesejahteraan pengemudi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, keberlangsungan industri serta kepuasan konsumen harus menjadi pertimbangan karena industri ojol memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

"Kita ngomong tiga ini dulu deh. Nah, ketika kita ngomongin tarif atau potongan, setidak-tidaknya ini harus diperhatikan. Sehingga jangan sampai salah satu itu nanti jadi terbebani. (Kalau dibiarkan) bisa mati," ungkap dia.
 

Baca juga: 

Belum Ada Kesepakatan soal Komisi Ojol



(Ilustrasi ojek online. Foto: Dok Gojek)

Dampak pengurangan potongan tarif

Ia mengungkapkan, aplikator bisa saja mengikuti permintaan pengemudi agar potongan tarif dipangkas menjadi 10 persen, namun dampaknya bisa sangat drastis. Pasalnya perusahaan bisa menaikkan biaya ongkos ke konsumen, atau mengurangi fitur yang ada.

"Itu ada kemungkinannya cuma dua, untuk menjaga pendapatan adalah menaikkan tarif, dan itu dampaknya kepada tarifnya naik jadi lebih mahal, mungkin konsumen jadi makin enggan, akhirnya berkurang juga. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasi," jelas dia.

Oleh karena itu, Agung menyarankan agar pemerintah bisa segera mengambil langkah tepat menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, ketiga hal yang harus menjadi pertimbangan benar-benar harus dipikirkan secara matang.

"Tinggal bagaimana negara dengan tugas berat mengaturnya ini, bisa mengatur dengan sebijak mungkin, sehingga di satu sisi kesejahteraan pengemudi terjamin, kelangsungan industrinya tetap terjaga, konsumen juga tidak terbebani dengan biaya mahal," ujar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Eko Nordiansyah)