Partai Ultra-Ortodoks Israel Tarik Dukungan dari Koalisi Netanyahu

Tel Aviv: Salah satu partai ultra-Ortodoks utama di Israel, United Torah Judaism (UTJ), resmi menarik dukungannya dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan ini dipicu oleh kegagalan pemerintah merampungkan rancangan undang-undang (RUU) yang menjamin pembebasan siswa yeshiva dari wajib militer.

Enam dari tujuh anggota parlemen UTJ yang tersisa telah mengajukan surat pengunduran diri dari koalisi. Sebelumnya, ketua UTJ Yitzhak Goldknopf sudah lebih dulu mundur sebulan lalu.

Langkah ini meninggalkan Netanyahu hanya dengan mayoritas tipis 61 kursi dari total 120 kursi di Knesset, parlemen Israel. Belum ada kepastian apakah partai ultra-Ortodoks lainnya, Shas, akan mengikuti langkah serupa.

Dalam pernyataan resminya, faksi Degel Hatorah menyebut keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan para rabbi senior. Mereka menuduh pemerintah melanggar komitmen yang sebelumnya telah disepakati, yakni menjaga status para siswa yeshiva yang “secara tekun mendalami studi keagamaan”.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 15 Juli 2025, pemerintah koalisi Netanyahu, yang terbentuk pada akhir 2022, memang menggandeng partai-partai ultra-Ortodoks dengan sejumlah syarat, termasuk janji untuk mengesahkan RUU yang memberikan pengecualian wajib militer bagi pelajar seminari Yahudi. Namun, hingga kini, janji tersebut tak kunjung dipenuhi.

Seorang juru bicara Yitzhak Goldknopf membenarkan bahwa seluruh tujuh anggota UTJ telah menyatakan mundur dari pemerintahan.

Perdebatan soal wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks semakin panas sejak Mahkamah Agung Israel pada tahun lalu memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengakhiri praktik pengecualian tersebut, yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pengadilan juga meminta dimulainya proses perekrutan terhadap para siswa seminari.

Netanyahu kini menghadapi tekanan besar di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di Gaza. Di saat kebutuhan militer meningkat, polemik seputar RUU konskripsi justru memecah belah barisan koalisi.

Sebagian partai dalam koalisi mendukung pemberian pengecualian demi mempertahankan suara pemilih agama, sementara anggota parlemen lainnya mendorong agar seluruh warga Israel, termasuk kaum ultra-Ortodoks, ikut menjalani kewajiban bela negara.

(Muhammad Reyhansyah)