Upaya Negara Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa perkembangan teknologi maupun interaksi yang semakin meluas saat ini, tak boleh menghilangkan karakteristik yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila. Menurutnya, karakter Pancasila ini harus diterapkan baik dalam pembangunan ekonomi maupun penguatan demokrasi di Indonesia.

Wujud nyata yang bisa dilihat adalah Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya telah menegaskan bahwa jantung dalam menjalankan pemerintahan adalah Pasal 33, yang tujuannya adalah kesejahteraan negara. Ia menyebut, ada beberapa pilar peran yang dimiliki negara.

"Dalam negara kesejahteraan ini, ada beberapa pilar. Yaitu, negara sebagai wasit, negara sebagai pelayan, negara sebagai penyelenggara, dan negara sebagai pembuat peraturan," kata Bob Hasan dalam diskusi di Rapat Evaluasi Nasional Himapolindo 2025 di UPN Veteran Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.

Ia menegaskan empat pilar tersebut akan menjadi penyangga sehingga bisa mewujudkan negara, yang berorientasi masyarakatnya harus sejahtera. Bob Hasan pun menilai saat ini pemerintah memiliki banyak program yang menyentuh langsung masyarakat.

"Memang betul infrastruktur itu dibutuhkan tapi kini pemerintah pun juga menyasar pada program yang langsung menyentuh ke masyarakat, seperti MBG dan pembangunan sumber daya manusia, yang berlandaskan kedayaan dan ketahanan pangan," ujarnya.

(Ilustrasi makan bergizi gratis. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Bob Hasan menyatakan, dengan adanya Trias Politika dalam demokrasi Pancasila, akan membuka lebar bagi para pihak yang merasakan ketidakadilan untuk menyuarakannya ke lembaga yudikatif. Jika masyarakat merasa tidak adil, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita lihat bagaimana program saat ini, yang mendorong keberdayaan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga memastikan pengelolaan sumber daya alam juga bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Bob Hasan.

Ketua Umum Himpunann Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo) Thariq Rivqy Verdiansyah menyatakan Rapat Evaluasi Nasional (Ravelnas) 2025 ini merupakan bagian penting dalam menyatukan gagasan dan persepsi untuk masa depan bangsa ini.  

"Bagaimana kita bisa mendapatkan pencerahan dan juga refleksi dari organisasi maupun bangsa ini, melalui pemikiran, solusi atas isu-isu nasional, hingga berbagai langkah strategis dari para mahasiswa, khususnya dari jurusan ilmu politik, yang bisa memberikan manfaat bagi roda pemerintahan maupu kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh," kata Thariq.