MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Pendidik di Bumi Cendrawasih

Jakarta: Peristiwa kekerasan terhadap lembaga pendidikan terjadi di Bumi Cendrawasih. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua membakar bangunan sekolah menengah pertama (SMP) di Kiwirok, Papua Pegunungan, Papua, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Tak hanya itu, pada Jumat, 10 Oktober 2025, seorang Guru bernama Melani Wamea, tewas dianiaya oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Peristiwa itu terjadi di Sekolah Jhon D. Wilson, di Distrik Holuwon, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. 

“Kejadian ini tidak bisa ditolerir. Siapapun pelakunya, kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak bisa diterima atas alasan apapun," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua), Yorrys Raweyai, dalam keterangannya, diterima pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Bangunan gedung SMP Kiwirok yang dibakar KKB, Senin (13/10). (ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz)

Wakil Ketua DPD RI itu menambahkan, fenomena kekerasan terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua sudah terjadi berulang kali. Sejak awal 2025 hingga saat ini, puluhan tenaga pendidik mengalami kekerasan hingga merenggut nyawa.

"Saya meminta seluruh pihak, khususnya aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dan investigasi menyeluruh untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tenaga pendidik dan bangunan sekolah di Tanah Papua”, tegas Yorrys.

Sementara itu, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menyatakan bahwa kekerasan yang terus terjadi terhadap dunia pendidikan di Papua Pegunungan memerlukan respons komprehensif dari semua pihak. Sehingga masa depan Papua menuju Tanah Damai terwujud.

Ketua Komite III DPD RI yang membidani aspek pendidikan itu menegaskan, bahwa puluhan tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan di Tanah Papua menjadi korban selama 2025. Semestinya, kata dia, seluruh pihak mencurahkan perhatian serius, bukan hanya dengan retorika perdamaian.

“Kekerasan yang menimpa guru dan hancurnya bangunan sekolah ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan. Bukan sekadar tentang perbedaan ideologi, tapi masa depan generasi Papua di masa yang akan datang”, ungkap Filep.