Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Leonardus Oscar H. C./Kementerian Keuangan)
Jakarta: Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, meningkat 9,8% dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun.
Kenaikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga alokasi 20% belanja negara untuk fungsi pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Melansir laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025, menyatakan bahwa alokasi tersebut difokuskan pada tiga kelompok utama: siswa dan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Sebanyak Rp301,2 triliun diarahkan kepada siswa dan mahasiswa. Angka ini mencakup bantuan dan beasiswa pendidikan seperti:
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa
- Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD hingga SMA
- Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat
Untuk tenaga pendidik, anggaran tahun 2026 juga meningkat signifikan menjadi Rp274,7 triliun. Alokasi ini meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru
- Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen
- TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru
- TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun
"
Guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747
guru yang sebetulnya statusnya non-PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS," ujar Sri Mulyani dalam penjelasannya.
Sebesar Rp150,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas pendidikan serta biaya operasional sekolah dan kampus. Rincian anggaran ini mencakup:
- Program Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun, terdiri dari Rp20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk operasional
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa
- Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa
- Renovasi madrasah dan sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah
- Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN
- Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun untuk 9 lokasi baru
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, anggaran sebesar Rp253,4 triliun disalurkan melalui skema transfer ke daerah (TKDD). Dana ini digunakan untuk pembayaran tunjangan
guru negeri dan swasta, biaya operasional pendidikan PAUD, biaya operasional kesetaraan, serta tambahan penghasilan
guru.
"Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan. Rp253,4 triliun termasuk untuk tunjangan guru negeri maupun swasta, biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk PAUD dan biaya operasi kesetaraan serta tambahan penghasilan guru tetap yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung," pungkas Menkeu.
Streaming