Pemkab Malang Benahi Infrastruktur untuk Sambut Pemudik dan Wisatawan

Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, terus berbenah jelang arus mudik Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

Bupati Malang, M Sanusi, memastikan perbaikan infrastruktur jalan terus dikebut untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik dan wisatawan.

"Semua (jalan) yang masih berlubang kita perbaiki. Hampir 85 persen jalan di Kabupaten Malang sudah bagus dan mantap," kata Sanusi usai menyambangi gudang Bulog, distributor, hingga pasar tradisional di wilayah Kabupaten Malang, Selasa, 11 Maret 2025.
 

Baca: Mudik Gratis Kemenhub Bisa Angkut Hingga 86 Ribu Penumpang

Sanusi mengaku akses menuju kawasan wisata pantai selatan di Kabupaten Malang mulai dari Kecamatan Gondanglegi hingga Pantai Balekambang hingga saat ini masih diperbaiki. Selain perbaikan, akses jalan itu juga akan diperlebar dan statusnya ditingkatkan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Sebelum diperbaiki, jalan menuju kawasan pantai selatan sepanjang 31 kilometer itu sempat mengalami kerusakan. Khususnya di sepanjang jalur Kecamatan Bantur yang diperkirakan mengalami kerusakan mencapai 7 kilometer. 

Pada momen liburan Idulfitri 2024 lalu, kondisi rusaknya jalan itu dikeluhkan oleh para wisatawan. Oleh karena itu, kini akses jalan tersebut diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mulai dari anggaran hingga pelaksanaan teknisnya.

"Jalur Gondanglegi-Balekambang dikerjakan oleh PUPR, mohon sabar, karena itu proyek besar. Saat ini masih perataan saja," jelasnya.

Bagi para pemudik dan wisatawan yang ingin berlibur ke pantai selatan di Kabupaten Malang untuk sementara ini disarankan untuk melewati jalur Karangkates-Kedungsalam. Sanusi mengaku jalur itu sudah bagus untuk menyambut wisatawan.

"Lewat Karangkates, jalannya enak, sampai ke Kedungsalam, sudah bagus semua," ungkapnya.

Di tengah upaya persiapan mudik, Pemkab Malang juga melakukan efisiensi anggaran. Sanusi memastikan, efisiensi ini tidak mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

"Efisiensi tidak ada pengaruhnya. Arahan presiden, efisiensi daerah harus digunakan untuk membenahi fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan kepentingan daerah," jelasnya.