BNPB Minta Pemasangan Banner Larangan Wisata di Zona Rawan Erupsi Semeru

Lumajang: Penanganan darurat erupsi Gunung Semeru terus diperkuat melalui penataan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat di Pendopo Kecamatan Candipuro, yang dipimpin Deputi I BNPB Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati, Minggu 23 November 2025.

Dalam forum itu, Raditya menegaskan bahwa keakuratan dan keterpaduan informasi menjadi fondasi utama keberhasilan penanganan bencana. Menurutnya, data yang tertata dan tersampaikan dengan benar akan memudahkan koordinasi, mempercepat respons, sekaligus mencegah kebingungan di tengah masyarakat.

Ia secara khusus meminta pemerintah daerah memasang banner larangan aktivitas wisata di wilayah terdampak, sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mendekati zona rawan. Larangan tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus memastikan upaya pemulihan dan penyaluran bantuan dapat berlangsung tanpa hambatan.
 

Selain itu, penguatan media centre juga menjadi sorotan. Media centre dipandang sebagai garda depan penyampaian informasi resmi kepada publik, agar masyarakat memperoleh kabar yang jelas, cepat, dan akurat terkait perkembangan situasi.

“Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal,” ujar Raditya Jati.

Dalam rapat yang sama, Raditya kembali menegaskan pentingnya satu pintu data serta sinkronisasi informasi lintas instansi. Ia menyebut keputusan yang diambil harus benar-benar bersandar pada data, baik dalam penataan pengungsi, distribusi bantuan, maupun proses validasi Data Terpadu Hunian (DTH).

“Keputusan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan keselamatan manusia di atas segalanya. Setiap langkah, mulai dari penataan pengungsi, distribusi bantuan, hingga validasi Data Terpadu Hunian (DTH), dirancang untuk melindungi warga,” ujar Raditya Jati.

Sejalan dengan arahan tersebut, PVMBG memaparkan kondisi terkini Gunung Semeru, termasuk potensi awan panas yang dapat meluncur hingga 4 kilometer dari puncak serta ancaman lahar yang berpotensi mencapai jarak 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi teknis itu menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan zona aman, jalur evakuasi, dan rencana penempatan hunian sementara bagi warga terdampak.


Kondisi Gunung Semeru pada Minggu pagi, 23 November 2025/Dok. PVMBG

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menetapkan Surat Keputusan Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat sebagai dasar operasional di lapangan. Struktur ini memastikan seluruh satuan tugas bergerak dalam satu garis komando, sehingga keputusan dapat diambil cepat, tepat, dan terukur.

“Koordinasi tatap muka ini adalah pertemuan kedua setelah komunikasi rutin melalui grup darurat, memastikan setiap langkah terpantau dan terintegrasi,” ujar Agus.

Menurut Agus, dengan struktur yang jelas, pengaturan logistik, pengelolaan pengungsi, dan pengambilan kebijakan di lapangan bisa dilakukan lebih terarah. Semua langkah diintegrasikan melalui Satgas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun distribusi bantuan.

Sinergi antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Lumajang ini menegaskan bahwa penanganan darurat Semeru tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keteraturan. Dari penataan informasi, pembatasan aktivitas warga, hingga penguatan struktur komando, seluruh upaya diarahkan pada satu tujuan utama: keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak.

Rapat evaluasi diakhiri dengan penegasan bahwa seluruh operasi darurat harus tetap terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada perlindungan warga, sambil memastikan informasi tersampaikan secara akurat kepada publik. Dengan pendekatan itu, proses pemulihan di wilayah terdampak erupsi Semeru diharapkan berjalan lebih aman, tertib, dan efektif.