Ilustrasi program makan bergizi gratis (MBG). Media Indonesia
Bandung: Sebanyak 87 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung hingga kini belum mengantongi Sertifikat Layak Higienis (SLH). Kendati demikian, seluruh dapur tersebut tetap diizinkan beroperasi karena masih dalam tahap proses sertifikasi dengan pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan secara keseluruhan ada 98 dapur SPPG yang tercatat di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, baru terdapat 87 dapur beroperasi aktif melayani distribusi makanan bergizi gratis untuk para siswa.
"Semua dapur yang beroperasi itu masih dalam proses sertifikasi. Jadi memang izinnya sedang berjalan. Selama menunggu keluarnya sertifikat, dapur tetap diperbolehkan beroperasi karena program ini tidak mungkin dihentikan," kata Sony di Balai Kota Bandung, Senin, 29 September 2025.
Menurut Sony, Dinkes bersama 80 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan rutin melakukan pembinaan dan pendampingan. Tim kesehatan memantau langsung ke lokasi dapur untuk mengecek kebersihan, cara pengolahan, penyajian, serta pengelolaan limbah.
"Pendampingan itu berjalan terus. Kita lihat bagaimana kebersihannya, sampahnya bagaimana, cara proses makanannya bagaimana, penyajiannya bagaimana. Kalau ada catatan, kita sampaikan, lalu diperbaiki. Setelah itu kita cek kembali," jelas Sony.
Sony menututkan mayoritas catatan yang ditemukan di lapangan terkait pengolahan makanan dan sanitasi. Mulai dari cara memasak, rentang waktu produksi hingga makanan disajikan, hingga kondisi dapur yang harus bebas becek dan sampah terbuka.
"Jadi yang harus diperhatikan itu misalnya jangan sampai rentang waktu dari produksi ke penyajian terlalu lama. Sampah jangan terbuka, kondisi dapur jangan becek, dan tentu saja higienitas pengelolanya harus terjaga," beber Sony.
Sony menambahkan, tantangan lain adalah besarnya skala produksi dapur SPPG. Setiap hari, sekitar 260 ribu porsi makanan harus diproduksi dan didistribusikan oleh 87 dapur tersebut dengan tuntutam kualitas pengelolaan dan kontrol higienitas yang lebih ketat.
"Belum semua dapur SPPG di Kota Bandung sudah memiliki SLH. Tapi semuanya sedang dalam proses, dan sambil jalan tetap kita damping agar standar keamanan pangan dan higienitas tetap terjaga," ungkap Sony.
Data per 22 September 2025 menunjukkan, baru 34 dari 8.583 SPPG yang memiliki SLHS. Menurut Qodari, hal ini menegaskan bahwa solusi tidak bisa ditunda, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
Hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait juga mengonfirmasi bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia diterbitkan oleh BGN dengan dukungan BPOM. Tantangan terbesarnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diaktifkan dan dipatuhi.
“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” sebut Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
Selain itu, Qodari menyampaikan keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, hingga kontaminasi silang dari petugas, serta dipicu oleh alergi pada penerima manfaat. Pemerintah dipastikan tidak tutup mata dengan fakta tersebut.
“Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat lalu sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” ujar Qodari.
Streaming