Hari Tani Nasional jadi Momentum Percepatan Reforma Agraria

Jakarta: Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, berharap Hari Tani Nasional yang diperingati pada 24 September, menjadi momentum percepatan reforma agraria dengan menyelesaikan seluruh permasalahan pertanahan di Indonesia. Hal ini disampaikan Saan saat audiensi pimpinan DPR dalam rangka mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Mudah-mudahan Hari Tani Nasional ini menjadi momentum dan sejarah awal kita menyelesaikan terkait berbagai persoalan yang ada," kata Saan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Saan menegaskan komitmen DPR sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk percepatan penyelesaikan konfilk agraria. Dia ingin konflik-konflik pertanahan dapat segera terselesaikan dengan baik dan cepat.

"Keadilan dan kepastian kepemilikan, serta penguasaan atas tanah bagi rakyat menjadi sangat penting," tegas Saan.

Menurut dia, konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, korporasi, maupun pemerintah merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan. Dia menyinggung kebutuhan lahan yang terus meningkat dan keniscayaan ketersediaan tanah yang tidak bisa bertambah.

"Kalau ini tidak dikelola dan ditata dengan baik, konflik-konflik ini akan terus ada, dan yang selalu dirugikan adalah rakyat dan petani," kata legislator NasDem itu.

Saan menilai Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen yang jelas untuk menyelesaikan masalah agraria di Tanah Air. Tinggal bagaimana pemerintahan dapat mengeksekusi komitmen Presiden. 

"Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan pidato selalu mengutip Pasal 33 UUD. Artinya, dari sisi komitmen, keberpihakan, dan kemauan, ini sudah tidak perlu kita pertanyakan. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan melaksanakannya saja," tegas Saan.



Dia mengajak kementerian/lembaga mengesampingkan ego sektoral dalam penyelesaian masalah ini. Kolaborasi diperlukan dari seluruh pihak.

"Memang perlu kolaborasi. Saya pernah di Komisi II, ini kalau masih ada ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga, selama itu juga apa yang menjadi persoalan yang menimpa, tidak akan pernah terselesaikan. Karena ini lintas sektor, ada kehutanan, agrarian, tata ruang, KKP, dan lainnya," ujar Saan.