Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk

Jakarta: Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur. Terlebh, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran mengatakan roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol.

“Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan.

Dari target tersebut, pemerintah juga harus memetakan lagi bahan bakunya. Misalnya, tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.

”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Ditetapkan Sebagai PSN, Pemerintah Harus Serius Dorong Bioethanol Sebagai BBN

Tumiran mengatakan ketiadaan roadmap bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran. 

Tumiran juga mengingatkan pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Sebab, bioetanol untuk BBN tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

“Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” ujar Tumiran. 

Hal senada disampaikan peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi. Menurut dia, roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar, termasuk pengembangan bioetanol.

"Apalagi, proyek ini multisektor,” ucap Acuviarta.

Namun, kata Acuviarta, pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi, ada kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.

“Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” ujar dia.

Menurut dia, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap, sehingga arah pengembangannya tidak kabur. Selain itu, ada timeline yang jelas, agar program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi. 

Tanpa roadmap yang terstruktur, lanjut Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri.

“Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujar dia.