Sampah Plastik Mencemari Pantai Kalsel

Banjarmasin: Sampah plastik menjadi ancaman kelestarian sejumlah kawasan pantai dan pesisir di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup yang digelar Universitas Lambung Mangkurat, di Banjarbaru, beberapa waktu lalu.

Dekan Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan (FKIP) ULM, Untung Bijaksana, mengatakan berdasarkan hasil penelitian sejumlah kawasan pesisir dan pantai di Kalsel tercemar, di antaranya sampah plastik. 
 

Baca: Timbunan Sampah Hiasi Pasar Cantik Tangsel

Pada penelitian di kawasan pantai Tabonio, Kabupaten Tanah Laut terungkap ada ribuan ton sampah plastik telah menutupi sebagian besar kawasan pantai. Volume sampah yang didominasi botol dan kantong plastik serta kemasan makanan ini mencapai 1,5 kilogram permeter pantai.

Dampak dari pencemaran sampah plastik ini telah menyebabkan penurunan 30 persen populasi ikan dan kepiting di wilayah tersebut. Kondisi ini juga terjadi di sejumlah pantai lain di Kalsel.

Luas hutan mangrove di Kalsel tercatat seluas 77.008 hektare, dimana hampir 20 persennya dalam kondisi rusak atau kategori jarang dan sangat jarang. Sedangkan tersisa 41,63 persen mangrove kategori sangat lebat.

Kerusakan mangrove terbanyak berada di Kabupaten Tanah Laut, Banjar dan Kotabaru. Kotabaru merupakan daerah yang memiliki kawasan hutan mangrove terluas di Kalsel mencapai 59.458 hektare atau hampir 80 persen dari total luas mangrove Kalsel.

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH, Rasio Ridho Sani, saat menjadi pembicara utama seminar mengatakan saat ini timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton dan 19,26 persen adalah sampah plastik. Diperkirakan 14 juta ton sampah plastik dibuang ke laut.

"Pemerintah melalui Kementerian LH terus berupaya mengatasi masalah sampah di Indonesia dimana volume sampah mencapai 56,63 juta ton dan sebanyak 61% sampah tidak terkelola," ungkap Ridho.

Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah sampah plastik baik di daratan maupun di perairan.

Menurutnya upaya mengatasi Polusi Plastik ini, Kementrian LH telah menyiapkan berbagai langkah dan kebijakan. Yakni, mendorong perubahan prilaku masyarakat untuk peduli dan paham terhadap kontribusi sampah plastik, dengan segera mengakhiri penggunaan plastik sekali pakai.

Kemudian mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), sebagai produsen wajib mengelola sisa kemasan produk mereka, termasuk melalui penggantian dengan kemasan alternatif atau pemrosesan ulang.

Sementara Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Fatimatuzahra, mengatakan pihaknya telah menerapkan program Pilah Sampah Tukar Sembako. Program yang bertujuan untuk membudayakan pemilihan sampah rumah tangga terutama plastik bagi masyarakat di wilayah tersebut terus dilakukan secara simultan.

Pihaknya bekerjasama dengan Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin untuk menaksir harga sampah sesuai jenisnya seperti botol plastik, botol kaca, kartus, kertas, kaleng hingga minyak jelanta dan kemudian dapat ditukarkan dengan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, mie instans hingga pakaian bekas. 

"Melalui program ini kita harapkan muncul kesadaran masyarakat terkait penanganan sampah rumah tangga. Sejatinya sampah jika dikelola dengan baik justru akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Karena banyak sampah yang tidak terkelola dan sebagian dibuang wilayah perairan," ungkapnya.