Agenda DPR Hari Ini, Bahas BPJS hingga Sengketa Tanah

Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR membeberkan agenda parlemen hari ini, Selasa, 11 Februari 2025. Dimulai dengan courtessy call antara Komisi I DPR dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di Ruang Delegasi pada pukul 10.00 WIB. 

Masih di jam yang sama, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Agenda dilakukan dengan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Ketua Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama.

Sementara itu, Komisi IX melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI serta menghadirkan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Agenda membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan 2025 hingga JKN.
 

Baca: Komisi XII DPR Hormati Penggeledahan Kantor Ditjen Migas ESDM

Berlanjut pada pukul 13.00 WIB, Komisi I menggelar rapat kerja bersama Menko Polkam dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Raker merupakan tindak lanjut hasil rapat internal, membahas keamanan laut.

Masih di waktu yang sama, Komisi X menggelar rapat dengan dengan Cambridge University Press and Assessment. Rapat membahas mengenai kemajuan pendidikan bahasa Inggris di sekolah umum Indonesia, dan kontribusi Cambridge University Press and Assessment pada pendidikan nasional.

Selanjutnya, Baleg DPR mengadakan pleno raker dengan Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di waktu yang sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar Dialektika Demokrasi.

Kemudian, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAKN DPR RI) akan mengadakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 
Dalam rangka mendapatkan masukan terkait penelaahan BAKN DPR RI terkait Subsidi Pupuk. 

Pada pukul 14.00 WIB, Komisi II mengadakan rapat dengan pendapat bersama BPN. Agendanya yakni mendengar pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan.