Illinois dan Chicago Gugat Pemerintahan Trump soal Penempatan Garda Nasional

Washington: Pemerintah Negara Bagian Illinois dan Kota Chicago mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan penempatan Pasukan Garda Nasional di wilayah mereka. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Illinois Utara itu menuduh Trump melanggar kedaulatan negara bagian dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.

Dalam berkas gugatan, pemerintah Illinois menyebut federalisasi Garda Nasional yang dilakukan Trump bertentangan dengan Amendemen Ke-3 dan Ke-10 Konstitusi Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai mengabaikan hak negara bagian dalam mengatur keamanan wilayahnya secara mandiri.

Selain dianggap melanggar konstitusi, kebijakan itu juga dikhawatirkan dapat merusak hubungan antara komunitas dan aparat penegak hukum, menurunkan kepercayaan publik, serta memperburuk ketegangan sosial di kota-kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat.

“Penempatan pasukan federal ini ilegal, berbahaya, dan tidak konstitusional. Tindakan Trump telah menimbulkan kerugian serius bagi Illinois,” ujar Jaksa Agung Illinois Kwame Raoul, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 7 Oktober 2025.

Penasihat Hukum Kota Chicago, Mary Richardson-Lowry, menegaskan keikutsertaan Chicago dalam gugatan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap otonomi pemerintahan lokal.

Respons Gedung Putih

Menanggapi gugatan tersebut, Juru Bicara Gedung Putih Abigail Jackson menyatakan bahwa Presiden Trump menggunakan wewenang hukumnya untuk melindungi petugas dan aset federal di tengah meningkatnya kerusuhan dan pelanggaran hukum di beberapa wilayah.

Pemerintahan Trump juga menuding sejumlah kota, termasuk Chicago, telah memanipulasi data kejahatan untuk menyerang kebijakan federal.

Secara nasional, kebijakan penempatan pasukan federal sudah diterapkan sebelumnya di Los Angeles dan Washington DC pada Juni 2025 untuk menangani kerusuhan terkait imigrasi. Pemerintah juga berencana mengirim sekitar 400 personel Garda Nasional Texas ke Illinois, Oregon, dan sejumlah negara bagian lain.

Langkah tersebut menuai kritik luas karena dianggap menargetkan kota-kota yang dipimpin oleh wali kota kulit hitam dari Partai Demokrat. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Trump Ajukan Banding atas Larangan Kirim Garda Nasional ke Portland