Gubernur Jateng Tak Masalah Jika Dana Transfer Daerah Dipotong

Boyolali: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Luthfi mengaku Pemprov Jawa Tengah tidak mempermasalahkannya karena telah ada skala prioritas pembangunan.

"Jawa Tengah tidak terpengaruh kegiatan ini. Enggak ada masalah karema kita sudah punya skala prioritas. 2025 kita fokus infrastruktur, 2026 nanti kita swasembada pangan. Sudah kita punya perencanaan," kata Luthfi usai mengunjungi SMA Pradipta Dirgantara di Boyolali, Rabu, 8 Oktober 2025.

Luthfi menjelaskan pemotongan untuk TKD Jawa Tengah sekitar Rp1,5 triliun. Jumlah tersebut dari sekira Rp24 triliun menjadi Rp23 tirliun. Ia menegaskan akan mengefektifkan dana transfer yang diperoleh untuk kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. 
 

Baca: Optimalkan Dana Transfer ke Daerah, Menkeu Purbaya Minta Ini ke Pemda

Luthfi menambahkan pihaknya juga sudah sepakat dengan seluruh Bupati/ Wali Kota di Jawa Tengah untuk mengajukan Inpres. Ia berharap pemotongan TKD tidak mengganggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. 

"Prinsip kita akan mengefektifkan kembali, kita lakukan kegiatan-kegiatan tidak berfungsi tapi kegiatan ke depan adalah langsung bersentuhan dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Luthfi.

Di sisi lain, ia mengaku telah berkoodinasi dengan Menkeu Purbaya terkait hal itu. 

"Gubernur kemarin dipanggil  koordinasi dengan Kemenkeu. Yang intinya juga sama artinya kita melakukan brainstorming terkait dengan transfer daerah. Nanti hasilnya apa setelah kita rapat di masing-masing OPD ya," ungkap Luthfi. 

Sebelumnya Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan meminta agar tidak memangkas dana transfer ke daerah (TKD) secara besar-besaran.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan pemangkasan TKD akan berdampak besar terhadap kemampuan daerah menjalankan program pembangunan. 

"Kami semua mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Karena itu akan menjadi  beban semua di provinsi masing-masing," ujar Mualem usai bertemu dengan Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Mualem mengungkapkan Aceh berpotensi mengalami pemotongan TKD hingga 25 persen. Sementara, di sejumlah provinsi lain bahkan bisa mencapai 35 persen. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan daerahnya mengalami penurunan signifikan dalam alokasi dana transfer. Total dana transfer dari pusat ke Maluku Utara pada 2025 sekitar Rp10 triliun, namun pada 2026 hanya tersisa Rp6,7 triliun. Artinya, ada pemotongan sekitar Rp3,5 triliun.

"Dan potongan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 60 persen," jelas Sherly.

Ia menegaskan para gubernur sepakat menyuarakan keberatan atas kebijakan ini dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkannya kembali. Menurut mereka, dengan perencanaan dana transfer yang terbatas, sebagian besar anggaran akan terserap untuk belanja rutin, sementara belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan sangat tertekan.

"Belanja infrastruktur, seperti untuk jalan, jembatan itu menjadi berkurang. Sehingga, kami minta untuk jangan ada pemotongan dana transfer ke daerah," imbuh Sherly.