Podium Media Indonesia: Purbaya Vs Bahlil

KEPEMIMPINAN Presiden Prabowo kembali diuji. Kali ini ujian datang tidak jauh-jauh, yakni dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Dua menteri yang memiliki jabatan sangat strategis dan masih dalam satu kementerian koordinasi (Kemenko Perekonomian) terlibat silang pendapat di ruang publik.

Mereka ialah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait dengan soal harga asli dan besaran subsidi gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (elpiji) 3 kilogram.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa, 30 September 2025, Menkeu Purbaya menyatakan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menanggung beban subsidi sebesar 70%, atau setara Rp30 ribu/tabung elpiji 3 kg sehingga harga jual eceran yang diterima masyarakat bisa ditekan ke level Rp12.750/tabung.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kemudian dibantah Menteri ESDM Bahlil, yang menuding data yang disampaikan meleset sebab Menkeu salah baca dan masih perlu penyesuaian mengingat Purbaya baru menjabat. "Itu mungkin menkeunya salah baca data itu, biasalah mungkin butuh penyesuaian," kata Bahlil kepada awak media di Kantor BPH Migas, Kamis, 2 Oktober 2025.

Menurutnya, mungkin bawahan Purbaya tidak memberikan informasi yang akurat perihal data gas melon. "Mungkin menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada APBN 2024 , kata Purbaya, subsidi untuk elpiji 3 kg mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.
 

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menuding PT Pertamina (persero) bermalas-malasan membangun kilang minyak baru. Akibatnya, negara mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sehingga subsidi BBM terus membengkak.

Dia mengaku tidak habis pikir kenapa kondisi tersebut dibiarkan bertahun-tahun. Menteri yang mengaku 'koboi' itu mengungkit janji Pertamina membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun pada 2018 silam, tetapi sampai sekarang sudah tujuh tahun berlalu, tak satu pun kilang dibangun.

Namun, Bahlil memilih tidak berkomentar jauh soal kritik tersebut dan meminta agar pernyataan langsung dikonfirmasi kepada Purbaya.

“Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi pihak-pihak yang berkolaborasi (pembangunan kilang) dengan Pertamina yang sedang berjalan bisa cepat selesai,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Kamis.

Permasalahan komunikasi dan koordinasi yang buruk sesama anggota kabinet bukan sekali-dua kali terjadi. Sebelumnya, pemandangan tak elok muncul antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia terkait dengan kebijakan diskon tarif listrik 50% yang direncanakan diterapkan pada Juni dan Juli 2025. Akhirnya, rencana pemberian diskon tarif listrik itu dibatalkan.

Tak hanya kasus-kasus di atas yang menunjukkan buruknya komunikasi dan koordinasi antarkementerian. Beberapa kasus lain yang menyedot perhatian masyarakat juga sempat mencuat.

Presiden Prabowo harus menata ulang komunikasi dan koordinasi kabinetnya. Para menteri boleh berbeda pendapat dalam rapat kabinet, berdebat secara terbuka dengan sejumlah argumentasi.

Akan tetapi, jika di ruang publik, para menteri sebaiknya menahan diri untuk bersilang pendapat. Terlebih berbeda pendapat dilatarbelakangi mencari popularitas atau motif politik tertentu.

Prabowo sebagai komandan kabinet tidak perlu mengetahui masalah-masalah yang bersifat detail karena hal itu tugas kementerian koordinasi yang kini berjumlah tujuh menko.

Mantan Danjen Kopassus itu hanya menetapkan prinsip-prinsip good governance. Selebihnya, para anggota kabinet berkreasi dengan komunikasi yang hangat dan efektif demi tercapai Astacita, delapan misi utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dasar hukum prinsip tata kelola pemerintahan di Indonesia meliputi UUD 1945, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan AUPB ialah kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Presiden Prabowo harus membenahi komunikasi internal pemerintah dan komunikasi publik pemerintah. Komunikasi publik perlu sinkronisasi antara Presiden, menteri, dan Badan Komunikasi Pemerintah atau Presidential Communication Office (PCO) agar tidak tumpang tindih, berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesengkarutan informasi yang membingungkan publik.

Akhiri drama Purbaya dan Bahlil. Demikian pula Purbaya jangan kebablasan dengan gaya koboinya yang menembak ke sana-kemari sehingga mengganggu kohesivitas pemerintah.

Meskipun publik menyukai gaya komunikasi Purbaya, pada akhirnya publik menanti lahirnya kebijakan yang membuat kondisi negeri berubah lebih baik. Bukan 'tembakan' ke segala penjuru angin yang hanya seksi dalam pemberitaan (media darling).

Kini, ujian terberat komunikasi publik pemerintahan Prabowo ialah soal kesengkarutan program makan bergizi gratis (MBG). Berbagai kasus keracunan massal siswa bukan semakin berkurang.

Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Foto: MI/Ebet.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah mencapai 10.482 anak. Sangat memprihatinkan.

Korban siswa yang keracunan terus berjatuhan. Tak terbendung. Pemerintah jangan malu menyatakan program MBG gagal sehingga harus mengubah strategi atau berganti pada prioritas lain.

Senjata terbaik pemerintahan diktator, kata Niels Bohr, dokter dan ahli fisika dari Denmark (1885-1962), ialah kerahasiaan, sedangkan senjata paling baik pemerintahan demokratis semestinya keterbukaan. Tabik!

(Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi)