DPD PDIP Jatim Merespons OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah, merespons hal itu.

"DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan," kata Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah, dalam keterangan tertulis kepada Metrotvnews.com, Sabtu, 8 November 2025.

Menurut dia, PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Hal itu diamanatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri. Said menegaskan pihaknya senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut.

"Segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," tegas Said.

Mewakili organisasi, Said memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri Sancoko oleh KPK. Said mohon maaf, karena Sugiri belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencerderai kepercayaan rakyat,  serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera, 


Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah/Istimewa

"Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," kata Said.