Buntut KMP Tunu Pratama Tenggelam, Pemerintah Diminta Percepat Peremajaan

Jakarta: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mendesak pemerintah untuk segera melakukan peremajaan armada kapal nasional. Seruan ini muncul menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada 2 Juli 2025, yang menewaskan enam orang dan menyebabkan 29 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang.

“Kami mendesak pemerintah memberikan dukungan nyata dalam rejuvenasi armada," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 6 Juli 2025.

Selain mendorong peremajaan, Gapasdap juga mengajak pemerintah untuk memperkuat industri galangan kapal nasional agar mampu memproduksi kapal-kapal berkualitas tinggi dengan waktu pengerjaan yang efisien dan harga yang kompetitif.

Di satu sisi, terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama, Khoiri menegaskan tidak ada kaitan langsung antara usia kapal dengan tingkat kelaiklautan. Menurutnya, meskipun kapal berusia tua, setiap tahun dilakukan proses pengedokan secara rutin. Dalam proses tersebut, seluruh komponen yang dinilai berada di bawah standar klasifikasi akan diganti. Proses ini juga diawasi secara ketat oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Marine Inspektor dari Kementerian Perhubungan.

“Tidak ada korelasi langsung antara usia kapal dengan kelaiklautan kapal,” ucapnya.
 

Baca juga:  KNKT Investigasi Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Dimulai dari Dokumen SPB

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

Proses pemeriksaan dan sertifikasi ketat

Lebih lanjut, dia menerangkan sebelum kapal diizinkan beroperasi, harus melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi yang sangat ketat. Proses ini melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, BKI, dan harus disertai Sertifikat Kelaikan sebagai syarat untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar. 

Selain itu, seluruh kapal wajib diasuransikan secara lengkap yang semuanya didasarkan pada evaluasi rutin terhadap kelayakan laut (seaworthiness).

Khoiri juga menekankan kapal memiliki karakteristik berbeda dibanding kendaraan darat seperti mobil atau motor. Kapal dirancang melalui proses rekayasa matang dengan masa operasional jangka panjang. Karena itu, usia bukanlah satu-satunya indikator kelayakan sebuah kapal.

Gapasdap kemudian menyambut baik langkah Komisi V DPR RI yang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. Khoiri berharap investigasi yang tengah dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif, konstruktif, dan berbasis data teknis.

“Dalam semangat tersebut, kami mengimbau agar semua pihak menghindari generalisasi serta menunggu hasil investigasi resmi sebelum mengambil kesimpulan atas penyebab insiden ini,” pungkasnya.