Disindir Megawati soal Kasus Hasto, KPK: Kami Kira Masyarakat Sudah Cerdas

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Sebab, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan memberikan amnesti dalam kasus eks Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya sudah mengusut kasus itu secara transparan. Publik dinilai bisa memberikan penilaian atas kasus suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

"Kami kira masyarakat sudah cerdas dan memahami dari perjalanan perkara ini ya. Bahwa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK baik aspek formil maupun materialnya semuanya sudah diuji," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2025.

Budi mengatakan KPK tidak melakukan kesalahan formil dalam pengusutan kasus Hasto berdasarkan putusan praperadilan. Hasto juga dinyatakan memberikan suap berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

"Bahkan dalam proses persidangan Majelis Hakim sudah menyatakan tindakan yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan divonis tiga tahun enam bulan," ucap Budi.

Budi mengatakan amnesti untuk Hasto cuma membuatnya tidak menjalani hukuman. Kronologi kasus dan perbuatannya dalam penyuapan tidak terhapus.

"Amnesti itu kan tidak menghapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah. Hakim juga menyatakan demikian," tegas Budi.
 

Baca Juga:  Megawati Sedih Lihat Kondisi KPK Saat Ini

Hasto bebas dari penjara pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dia mengaku langsung mendaftar sebagai mahasiswa untuk memperjuangkan hak hukum masyarakat Indonesia.

"Saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya," kata Hasto di depan Rutan KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Agustus 2025.

Hasto menyebut keadilan penting diperjuangkan di Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia menginginkan adanya keadilan, seperti yang sudah dicetuskan dalam Konferensi Asia-Afrika.