Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris. (Anadolu Agency)
Los Angeles: Pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis dokumen terkait kasus imigrasi Pangeran Harry pada Selasa, 18 Maret 2025. Namun sebagian besar dokumen tersebut disunting dengan alasan melindungi privasi Pangeran Harry dan tidak adanya bukti bahwa ia menerima perlakuan khusus dalam proses imigrasinya.
Dokumen yang dirilis mencakup lebih dari 80 halaman pengajuan dan transkrip pengadilan, tetapi sebagian besar teksnya ditutupi dengan warna hitam.
Pejabat imigrasi AS menyatakan bahwa lembaga The Heritage Foundation, yang mengajukan permintaan dokumen tersebut melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi, tidak dapat membuktikan bahwa kepentingan publik lebih besar dibanding hak privasi Pangeran Harry.
Permintaan dokumen oleh The Heritage Foundation
The Heritage Foundation mengajukan permintaan dokumen tersebut dengan alasan publik berhak mengetahui apakah Pangeran Harry mengungkapkan penggunaan narkoba sebelumnya dalam permohonan visanya. Hal ini merujuk pada pengakuan Harry dalam memoarnya, Spare, yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana ia mengaku pernah menggunakan kokain dan ganja.
Namun, pejabat imigrasi AS menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan
Pangeran Harry menerima perlakuan khusus.
"Penggugat menuduh bahwa catatan tersebut harus dibuka karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terganggu atau untuk menentukan apakah Duke mendapatkan perlakuan istimewa,” tulis Jarrod Panter, seorang pejabat di Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, dikutip dari Asia One, Rabu, 19 Maret 2025.
“Spekulasi dari penggugat ini tidak menunjukkan bukti kesalahan pemerintah," sambungnya.
Latar belakang kasus
Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, yang berkebangsaan Amerika Serikat, meninggalkan tugas kerajaan mereka di Inggris dan pindah ke AS pada 2020 lalu. Sejak itu, kehidupan mereka di AS menjadi sorotan media, termasuk proses imigrasi Harry.
Dalam memoarnya, Harry mengaku pernah menggunakan narkoba, yang memicu pertanyaan tentang apakah ia mengungkapkan informasi tersebut dalam permohonan visanya. Namun, pejabat imigrasi AS menegaskan bahwa privasi individu harus dilindungi, dan tidak ada bukti bahwa Harry mendapat perlakuan khusus.
Hingga saat ini, perwakilan dari Pangeran Harry dan The Heritage Foundation belum memberikan tanggapan resmi terkait rilis dokumen tersebut. Namun, kasus ini terus memicu perdebatan individu tentang keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan publik. (
Muhammad Adyatma Damardjati)
Baca:
Donald Trump Tak Akan Deportasi Pangeran Harry