Butuh Kolaborasi Kuat untuk Antisipasi Potensi Peningkatan Pekerja Anak

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan dampak gejolak ekonomi yang berpotensi mendorong peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai. Hal itu harus diantisipasi agar proses mewujudkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang unggul dan berdaya saing dapat berjalan dengan baik. 

"Gejolak perkonomian dunia yang berdampak pada perekonomian dalam negeri, dan berpotensi mempengaruhi proses pembangunan di sektor lain harus segera diantisipasi. Potensi peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 15 Maret 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), Indonesia mencatat jumlah pekerja anak capai 0,92 juta pada 2019, lalu meningkat 1,33 juta pada 2020. Jumlah pekerja anak kembali menurun di angka 1,05 juta pada 2021 dan turun lagi 1,01 juta di 2022. Sedangkan, jumlah pekerja anak tercatat 1.01 juta pada 2023. 

"Berdasarkan data yang sama, BPS mengungkapkam peningkatan jumlah pekerja anak pada 2020 disebabkan terjadinya guncangan ekonomi akibat covid 19," beber Rerie, sapaannya.
 

Baca juga: Kesadaran Pendidikan Inklusif Dinilai Harus terus Ditingkatkan

Menurut Lestari, sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi harus direalisasikan. Misalnya, peningkatan dan kemudahan akses pendidikan, dukungan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. 

"Penegakan hukum secara ketat harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak-anak," tegasnya.

Anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II itu mengakui dampak gejolak di sektor ekonomi berpotensi menerpa kehidupan keseharian masyarakat. Terutama, kelompok masyarakat marginal yang di dalamnya ada anak-anak yang rentan terdampak. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap potensi dampak dari gejolak ekonomi yang terjadi dapat dihadapi bangsa ini secara bersama-sama. Rerie mendorong agar upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, bisa segera dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah dampak yang akan terjadi. 

"Pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menjadi generasi penerus yang berdaya saing di masa datang dapat diwujudkan," ungkapnya.