Pelapor PBB Dorong Bantuan Kemanusiaan ke Gaza dan Embargo Senjata Israel

Jenewa: Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), mengusulkan diterapkannya "embargo senjata" terhadap Israel. Langkah tegas ini dinilai perlu dalam merespons gempuran Israel di Jalur Gaza.

"Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata," ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

"Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini," sambungnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Minggu, 18 Februari 2024.

Lawlor mengatakan, ia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober. Menurutnya, ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Ia mengungkapkan situasi di Gaza sangat mengerikan. Bahkan warga berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," tutur Lawlor, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya. "Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?" tanya dia.

Situasi Kemanusiaan Gaza

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

"Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya," sebut Lawlor.

Ia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan, dengan menghentikan pendanaan bagi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pengungsi Palestina (UNRWA) adalah hal yang gila. Pasalnya, saat ini hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

Tuduhan Israel terhadap UNRWA

"Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara," ujarnya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza. "Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza)," ucapnya.

Ia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," pungkas dia.

Baca juga:  Israel Berkukuh Serang Rafah, Prospek Gencatan Senjata di Gaza Suram