Indonesia Perlu Perangkat Hukum yang Tepat Demi Capai Implementasi Ekonomi Hijau

Jakarta: Ketersediaan perangkat hukum dan kebijakan publik sebagai kerangka kerja dinilai sangat penting untuk mendorong implementasi ekonomi hijau di Indonesia.
 
Direktur Utama PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) Agung Prabowo mengatakan demikian meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama satu dekade terakhir. Termasuk penetapan kelompok sektor sebagai upaya untuk mencapai tujuan pertumbuhan hijau, sesuai dengan kerangka acuan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
 
"Keberhasilan implementasi model pertumbuhan ekonomi hijau sangat bergantung pada sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam menciptakan perubahan positif,” ungkap Agung dalam diskusi BNI Investor Daily Summit 2023, dikutip Sabtu, 28 Oktober 2023.
 
Baca juga: Indonesia Perlu Kembangkan Ekonomi Hijau Serta Transisi Energi

Sasaran sektor pendorong ekonomi hijau

Agung menyebutkan, sektor-sektor yang menjadi sasaran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau di antaranya adalah energi dan industri ekstraksi, industri manufaktur, konektivitas, sumber daya alam terbarukan, dan pasar berbasis modal alam yang baru.
 
Menurutnya, beberapa kerangka kebijakan lintas sektor yang sudah ada dalam menunjang pertumbuhan ekonomi hijau sudah baik, seperti insentif untuk upaya menuju pertumbuhan hijau, integrasi aspek sosial dan lingkungan dalam kebijakan, penguatan kapasitas dan tata kelola, penerapan proses penilaian pertumbuhan hijau, serta penggunaan Key Performance Indicators (KPI) dalam melacak dan mengukur implementasi pertumbuhan ekonomi hijau.
 
“Kebijakan lintas sektor tersebut kemudian dapat menjadi tumpuan untuk melaksanakan implementasi pertumbuhan ekonomi hijau. Misalnya, pada sektor sasaran seperti energi dan industri ekstraksi, diberikan insentif untuk mengakses solusi energi bersih," tutur dia.
 
Selain itu, lanjut Agung, langkah hilirisasi sektor tambang yang dilakukan pemerintah juga mendorong tercapainya tujuan inklusivitas sosial.
 
"Pemerintah merangkul industri pemrosesan limbah sebagai industri baru, serta industri solusi energi bersih seperti Electric Vehicle (EV) dan baterai yang menciptakan peluang baru dalam sektor manufaktur,” imbuh dia.
 
Namun, ia mengatakan masih ada tantangan di masa depan termasuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Hal itu dinilainya memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan lingkungan yang sehat.