Ilustrasi. Foto: Dokumen Kementerian Keuangan
Jakarta: Pemerintah akan mengandalkan sektor-sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan yang baru bagi ekonomi nasional. Itu merupakan salah satu cara untuk mengungkit level pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat pada kuartal III-2023.
"Pemerintah akan terus mendorong dan memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti digitalisasi, pemberdayaan UMKM, hilirisasi, dan ekonomi hijau. Dengan potensi yang besar, sumber-sumber pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi di masa depan," kata Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan kepada Media Indonesia, Jumat, 10 November 2023.
Dorongan ke sumber-sumber pertumbuhan baru itu dalam waktu dekat dinilai bakal memperkuat laju perekonomian dalam negeri. Apalagi sektor-sektor tradisional seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, konstruksi, dan transportasi relatif masih cukup solid menopang perekonomian dalam negeri.
Upaya tersebut dilakukan pemerintah lantaran kondisi dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi. Itu disebabkan oleh volatilitas harga komoditas, pengetatan kebijakan moneter di banyak negara maju, dan ketegangan geopolitik yang masih berlanjut.
Berbagai risiko tersebut kemudian berdampak terhadap ekonomi global yang diproyeksikan melambat di tahun ini dan tahun depan. Perlambatan tersebut sedianya dirasakan sebagian besar ekonomi, baik negara maju dan berkembang.
"Tentu saja Indonesia tidak imun dari gejolak tersebut, namun dampaknya relatif terbatas. Ini terefleksi dari ketahanan ekonomi Indonesia yang masih terjaga di kuartal III-2023, yang tumbuh 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy)," jelas Ferry.
Relatif baiknya kinerja ekonomi itu didorong oleh solidnya permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Prospek tersebut juga tercermin dari indikator Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap optimis di level 121,7 per September 2023 dan PMI Manufaktur yang masih ekspansif di level 51,5.
Bahkan di antara negara peers, kata Ferry, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif lebih baik dibandingkan Tiongkok yang tercatat 4,9 persen, Meksiko 3,3 persen, dan Malaysia 3,3 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, inflasi Indonesia relatif terkendali.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran setelah naik signifikan pada 2022," tutur dia.
Baca juga: Kinerja Ekonomi Indonesia Mulai Mengkhawatirkan
Inflasi masih sesuai target
Pada Oktober 2023, lanjut dia, inflasi Indonesia sebesar 2,56 persen, atau berada di dalam kisaran target. Negara-negara lain seperti Filipina masih berupaya menurunkan inflasi karena masih di atas target bank sentral.
Sebaliknya, papar Ferry,
inflasi Tiongkok berada di bawah target disebabkan masih lemahnya permintaan domestik dan tekanan yang berasal dari sektor properti.
Dalam upaya melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM dengan besaran 10 Kg/KPM pada Maret-Juni 2023.
Periode selanjutnya telah dimulai pada September-Desember 2023, dan diusulkan untuk dilanjutkan selama enam bulan (Januari-Juni 2024) untuk mengantisipasi tantangan berlanjut di 2024.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan produktivitas SDM, antara lain melalui program Kartu Pra Kerja. "Harapannya dengan program tersebut kapasitas SDM dapat meningkat sehingga memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan pada akhirnya daya beli masyarakat dapat meningkat," kata Ferry.
Di sisi lain, lanjutnya, konsumsi masyarakat kelas menengah masih cukup terjaga, meskipun dalam fase yang belum cepat. Oleh karena itu, salah satu strategi pemerintah untuk mendorong konsumsi kelas menengah, salah satunya melalui stimulus insentif PPN DTP sektor properti untuk rumah komersial sampai dengan tahun 2024.
(M ILHAM RAMADHAN)
