Rapat dengan DPR, BMKG Minta Tambahan Anggaran Rp1,2 Triliun pada 2025

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta tambahan anggaran Rp1,2 triliun untuk 2025. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk perubahan organisasi sebesar Rp723 miliar, mempertahankan operasional harian sebesar Rp241 miliar, dan kegiatan inovatif sebesar Rp288 miliar.

"Penambahan anggaran ini untuk penambahan unit kerja eselon 1 yang baru maupun unit kerja eselon 2, terutama untuk adanya kedeputian modifikasi cuaca," kata Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V, Senin, 9 September 2024.

Pagu kebutuhan yang diusulkan BMKG untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4 triliun. Sedangkan, pagu anggaran yang diterima ialah Rp2,8 triliun.

Adapun penambahan unit kerja di BMKG sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terdapat penambahan satu eselon 1, yakni Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca, dan empat unit kerja eselon 2.

Program lainnya yang membutuhkan sokongan dana pada 2025 ialah penyadartahuan masyarakat di tingkat tapak, seperti sekolah iklim. Menurut Dwi, penyelenggaraan sekolah iklim di daerah masih sangat fluktuatif setiap tahunnya. Padahal, manfaat yang diterima oleh petani dari adanya program itu sangat luar biasa.

"Oleh karena itu harapan kami ada tambahan anggaran sehingga jumlah peserta dan jumlah kegiatan bisa meningkat di tahun 2025," kata Dwi.
 

Baca Juga:  Kota-Kota Besar di Indonesia Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Dia menargetkan ada 55 lokasi sekolah iklim di 28 provinsi, 29 UPT, dan melibatkan 1630 peserta pada 2025. Selanjutnya, sekolah lapang gempa. 

Dia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, program itu mengalami penurunan. Dwi berharap ada tambahan anggaran, sehinngga bisa menambah kegiatan dan jumlah peserta.

Ditargetkan ada 30.838 peserta yang telah mengikuti sekolah lapang gempa di 15 lokasi antara rentang 2016-2025. Antara lain di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Program lainnya ialah sekolah lapang nelayan. Pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan karena anggaran terbatas. "Harapannya agar ada tambahan anggaran. Selama periode 2016-2025 sekitar 21.986 peserta mengikutu sekolah lapang cuaca nelayan di 55 lokasi di Indonesia," ujar Dwi.