Jepang. Foto: Unsplash.
Tokyo: Jepang menyatakan kembali pentingnya penyelesaian dini penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sri Lanka dan negara-negara kreditur mengenai restrukturisasi utang. Hal ini dilakukan setelah kesepakatan prinsip dicapai akhir tahun lalu.
Melansir Channel News Asia, Senin, 8 Januari 2024, hal ini juga menekankan perlunya memastikan transparansi dan keterbandingan dalam perjanjian dengan kreditur di luar Komite Kreditor Resmi (OCC). Jepang, bersama Prancis dan India, menjadi ketua bersama komite yang terdiri dari 15 negara kreditur.
Sri Lanka dan krediturnya mengatakan pada November telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai restrukturisasi utang yang akan mencakup sekitar USD5,9 miliar utang publik dan terdiri dari perpanjangan jatuh tempo jangka panjang dan penurunan suku bunga.
Tiongkok, kreditur bilateral terbesar Sri Lanka, telah mencapai kesepakatannya sendiri dengan negara kepulauan tersebut. Namun Tiongkok belum bergabung dengan OCC sebagai anggota resmi.
Total utang luar negeri
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Sri Lanka September, total utang luar negeri Sri Lanka diperkirakan mencapai USD36,4 miliar, termasuk utang bilateral sebesar USD10,81 miliar.
Sri Lanka perlu mendapatkan perjanjian restrukturisasi utang dengan kreditur bilateral dan pemegang obligasi, mungkin pada Maret untuk menyelesaikan peninjauan kedua atas dana talangan sebesar USD2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Berjuang melawan krisis keuangan terburuk sejak kemerdekaan pada 1948, Sri Lanka mencoba merestrukturisasi kesepakatan dengan kreditor setelah melonjaknya inflasi, depresiasi mata uang, dan rendahnya cadangan devisa membuat perekonomian negara tersebut terjun bebas, sehingga memaksa negara tersebut gagal membayar utang luar negeri pada Mei 2022.
Streaming