Sikap Politik Tak Tegas, PDIP Dinilai Ingin Amankan Posisi Ketua DPR

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) belum menegaskan posisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Hal tersebut dinilai terkait dengan posisi ketua DPR.

"Bisa jadi ini terkait membaca peta politik pasca pelantikan dan kepentingan PDIP untuk posisi ketua DPR agar tidak diganjal," kata peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli kepada Medcom.id, Senin, 27 Mei 2024.

PDIP sejatinya mendapatkan 25.387.279 suara (16,72 persen) dan merupakan pemenang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah mengatur pemenang pileg berhak menduduki pucuk pimpinan DPR tersebut.

Lili mengatakan PDIP tengah menunggu momentum yang tepat untuk menyampaikan sikap politiknya. Namun, PDIP diyakini bakal menghadapi sikap sinis publik bila menyatakan bergabung ke pemerintahan.
 

Baca juga:  Langkah PDIP Tak Gegabah Soal Sikap Politik Dinilai Bijak

"Kalau bergabung akan kontraproduktif bagi PDIP itu sendiri, karena selama ini bersikap keras terhdp proses pemilu yang menilai terjadi (kecurangan) terstruktur, sistematis, dan masif tapi kemudian bergabung ke koalisi pemerintahan. Publik nantinya akan bersikap sinis dan bahkan mengolok-olok," ucap Lili.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ogah gegabah menentukan sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Megawati tengah fokus pada Pilkada 2024.

"Enak saja. Ini pasti wartawan yang ditunggu iki, sikap dari Rakernas," ucap Megawati dalam pidato penutupan Rakernas ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu, 26 Mei 2024.

Megawati mengatakan partainya sedang menyongsong pilkada. Dia memerintahkan kadernya menggandeng rakyat.

"Karena itulah hal terbaik saat ini adalah turun ke akar rumput untuk persiapan pilkada," kata Megawati.