Pembangunan Rumah di Tanah Sitaan Koruptor Diyakini Bisa Turunkan Harga Properti

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis rencananya untuk memanfaatkan tanah sitaan dari para koruptor sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat dapat menurunkan harga jual rumah.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sirait menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk menyediakan hunian yang murah dan layak, sesuai dengan salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jika tanah bisa diserahkan dengan harga murah atau bahkan gratis kepada rakyat, ditambah dengan material bangunan yang terjangkau, kita bisa memberikan harga yang sangat bersahabat bagi masyarakat,” ungkap dia dilansir Media Indonesia, Selasa, 29 Oktober 2024.

Untuk merealisasikan program ini, ia berencana bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB), Muhammad Yusuf Ateh, pada hari Kamis mendatang.
 

Baca juga:  Rumah Sitaan Koruptor untuk Rakyat, Menteri PKP Dapat Lampu Hijau dari Jaksa Agung

Ilustrasi perumahan. Foto: Dokumen Kementerian PUPR

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas aspek legalitas penggunaan tanah sitaan untuk pembangunan rumah rakyat.

Sirait menambahkan bahwa penggunaan tanah sitaan tidak hanya berpotensi menurunkan harga hunian, tetapi juga dapat menciptakan efisiensi dalam anggaran dan optimalisasi aset negara.

Ia sebelumnya telah meminta agar lahan sitaan seluas 1.000 hektare di Banten, yang disita oleh Kejaksaan Agung dari koruptor, dapat digunakan untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan efisiensi yang tepat, lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung dan KPK dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kami sudah mendapatkan 1.000 hektare di Banten, dan kami akan berusaha meyakinkan Menteri Keuangan serta Dirjen Kekayaan Negara untuk mendukung pemanfaatan lahan tersebut,” lanjut dia.