Cek di Sini! Ini Jadwal Pengumuman UMP 2027

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Dok Kemanaker

Cek di Sini! Ini Jadwal Pengumuman UMP 2027

Eko Nordiansyah • 17 November 2026 17:30

Jakarta: Pemerintah menetapkan batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada 21 November 2026. Dengan demikian, gubernur di seluruh Indonesia wajib mengumumkan besaran UMP paling lambat pada tanggal tersebut.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan jadwal pengumuman upah minimum untuk tingkat sektoral dan kabupaten/kota. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) wajib diumumkan paling lambat 26 November 2026.

Sementara itu, pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat diumumkan pada 30 November 2026.

Jadwal pengumuman UMP dan UMK 2027

Berikut jadwal lengkap pengumuman upah minimum 2027:
  • UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.
  • UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026.
  • UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026.
Dilansir dari laman resmi Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Dasar penghitungan upah minimum 2027

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL tersebut mencakup empat komponen, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Dewan Pengupahan Daerah diminta perhatikan KHL

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum 2027.

Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah.

Dengan jadwal tersebut, pengumuman UMP 2027 ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 21 November 2026. Adapun besaran upah minimum setiap daerah akan ditetapkan melalui proses penghitungan dan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku. (Hasri Khairunnisa)

(Eko Nordiansyah)