Pemerintah Bidik Hemat Devisa Rp150 Triliun dari Pengembangan KEK Kesehatan

Jakarta: Pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor kesehatan untuk mengurangi aliran devisa yang digunakan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri. Potensi penghematan devisa dari upaya tersebut diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan fasilitas kesehatan di dalam negeri berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini memilih menjalani pengobatan di luar negeri.

"Ini punya potensi untuk substitusi kepada orang Indonesia yang berobat di luar negeri. Itu spending-nya sekitar Rp150 triliun," ujar Airlangga usai agenda Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Triwulan III di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut Airlangga, potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui pengembangan KEK sektor kesehatan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan di Bali dan Batam. Penguatan layanan kesehatan domestik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menahan devisa agar tidak terus mengalir ke luar negeri.
 

 

Dorong layanan kesehatan berstandar internasional

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pengembangan KEK sektor kesehatan memberikan dampak di beberapa bidang, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, investasi industri kesehatan, hingga transfer pengetahuan.

Dari sisi pelayanan, pemerintah akan memfasilitasi pengembangan layanan kesehatan di KEK agar masyarakat dapat memperoleh layanan dengan standar internasional di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah membuka peluang investasi di industri kesehatan, khususnya untuk produksi alat kesehatan dan obat-obatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kehadiran investor diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri kesehatan nasional.

Dante juga menyoroti pentingnya transfer pengetahuan melalui keterlibatan tenaga medis asing. Pemerintah, kata dia, telah menerbitkan izin praktik bagi dokter asing di wilayah KEK untuk mendukung proses tersebut.

"Kita sudah menerbitkan surat izin praktek untuk dokter asing di wilayah KEK. Dengan begitu transfer of knowledge dari dokter-dokter asing itu bisa pindah ke dokter-dokter kita. Sehingga nantinya dokter kita bisa mandiri, melakukan pelayanan sama seperti pelayanan yang ada di seberterap internasional," paapr dia.

Melalui transfer pengetahuan, dokter Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar internasional.

(Ilustrasi, kawasan ekonomi khusus. Foto: dok KEK Industropolis Batang)

 

Dukung pengembangan pusat diagnostik

Pemerintah juga menyiapkan regulasi guna menunjang pengembangan pusat diagnostik serta layanan regeneratif berbasis stem cell di KEK sektor kesehatan. Karena itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk mengatur mekanisme, fasilitas, dan berbagai kemudahan bagi pengembangan KEK kesehatan.