Tanggap Darurat Karhutla di Kotim Diperpanjang hingga 15 Oktober

Kotawaringin Timur: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status tersebut diperpanjang dari 1 hingga 15 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan kabut asap.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini," kata Bupati Kotim Halikinnor, dilansir dari Antara, Selasa, 29 September 2026. 

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin rapat evaluasi penanggulangan karhutla. Rapat ini melibatkan berbagai instansi terkait, perangkat daerah, hingga relawan karhutla.

Status tanggap darurat sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026. Namun, pemerintah daerah menilai kondisi cuaca dan ancaman karhutla masih memerlukan penanganan secara intensif sehingga status tersebut diperpanjang selama 15 hari.

Sesuai prakiraan BMKG, ia berharap curah hujan mulai meningkat pada pertengahan Oktober. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan titik api dan mengurangi kabut asap yang masih berpotensi muncul di sejumlah wilayah.

“Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 29 September 2026, tercatat sebanyak 1.176 kejadian kebakaran. Luas lahan terdampak mencapai lebih dari 2.009 hektare.

Selain itu, jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau juga telah mencapai 38.304 titik. Data tersebut merupakan kejadian yang ditangani Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim.

Namun, tidak seluruh kejadian dapat ditangani langsung oleh satgas karena terdapat lokasi yang sulit dijangkau. Sebagian penanganan dilakukan pemerintah provinsi melalui dukungan helikopter water bombing, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan data dengan provinsi.


Bupati Kotim Halikinnor saat diwawancarai mengenai perpanjangan status tanggap darurat karhutla, Sampit, Selasa, 29 September 2026. (ANTARA/Devita Maulina)

Menurut Halikinnor, evaluasi penanganan karhutla tidak hanya untuk mengatasi kondisi saat ini. Evaluasi tersebut juga menjadi bahan penyusunan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan dampak besar di masa mendatang.

Pemkab Kotim juga mulai menyiapkan langkah pemulihan lahan yang terbakar. Upaya tersebut mencakup kemungkinan penanaman kembali serta pengelolaan lahan kosong agar tidak mudah terbakar.

“Kami juga meminta Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan bibit dan bagaimana lahan-lahan yang terbakar maupun tanah kosong itu bisa dikelola kembali,” ucapnya.