Perbaiki Tata Kelola, BGN Tingkatkan Kedisiplinan ASN di SPPG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Perbaikan tata kelola MBG terus berjalan, yang kurang kami benahi di bawah kepemimpinan yang baru, mulai dari perbaikan kedisiplinan ASN, koordinator wilayah, hingga kepala SPPG," ujar juru bicara BGN Tysa Novenny dilansir dari Antara, Selasa, 20 Oktober 2026. 

Ia mengatakan selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segala perbaikan terus dilakukan, mulai dari pemberhentian kepala SPPG hingga petugas dapur yang melanggar aturan dan SOP keamanan pangan terus diberlakukan. Selain itu, BGN juga mengatur ulang jam kerja operasional kepala SPPG agar menyesuaikan dengan jadwal aktivitas dapur. 

"Saat ini bahkan jam kepala SPPG sudah kami atur sesuai dengan operasional dapur, yaitu pukul 02.00-08.00, dan 17.00-19.30," kata Tysa.

Tysa menjelaskan, BGN kini mewajibkan pelabelan wadah makanan yang mencantumkan batas waktu konsumsi serta instruksi wajib dikonsumsi di tempat. Upaya pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan standar kualitas makanan tetap terjaga.

“Itu untuk memastikan kualitas makan masih di golden time dan pelaksanaannya juga terus kami pantau secara berkelanjutan guna memastikan SOP ditaati dengan benar,” ujar Tysa.


Lebel MBG. Foto: dok. Humas BGN. 

Untuk memperketat pengawasan, BGN menginstruksikan seluruh SPPG di Indonesia untuk menghubungkan kamera pemantau (CCTV) dapur secara real-time ke sistem pusat. Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan uji coba skema pelayanan prasmanan di 66 titik lokasi percontohan.

“CCTV seluruh dapur akan terkoneksi ke pusat untuk memantau apakah SOP di tiap dapur dijalankan atau tidak, selain itu dari segi komunikasi pun kami perbaiki lebih intensif,” ungkap Tysa.

Hingga 30 September 2026, Program MBG tercatat telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 SPPG yang tersebar di wilayah Indonesia. Sebagai langkah preventif keamanan pangan, BGN juga menutup sementara 1.276 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Realisasi anggaran Program MBG per akhir September 2026 telah menyerap Rp153,2 triliun atau sekitar 66,9 persen dari total pagu efektif Rp229 triliun. Pada 2027 mendatang, pemerintah menargetkan perluasan cakupan program hingga mencapai 72,4 juta penerima manfaat mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.