Profil Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Jadi Pahlawan Nasional 2026

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional 2026 kepada Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso di Hari Pahlawan 2026 pada Selasa, 10 November 2026. Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu dikenal karena kejujuran, kesederhanaan, ketegasan, serta keberaniannya menolak suap.

Sepanjang kariernya, Hoegeng pernah menduduki sejumlah jabatan penting di kepolisian hingga pemerintahan. Namanya terus dikenang sebagai sosok polisi berintegritas yang tidak mudah tergoda oleh pemberian mewah maupun upaya mempengaruhi penegakan hukum.

Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921 dan meninggal dunia di Jakarta pada 14 Juli 2004. Semasa hidupnya, ia mengabdikan diri di kepolisian dan melakukan berbagai pembenahan organisasi ketika menjabat sebagai Kapolri.

Berikut profil dan perjalanan karier Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso.

Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Foto: Istimewa

Profil Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso

Hoegeng memiliki nama lengkap Hoegeng Iman Santoso dan akrab disapa Hoegeng. Ia lahir dari pasangan Soekarjo Kario Hatmodjo atau Harmodjo, seorang jaksa, dan Oemi Kalsoem serta memiliki dua adik perempuan bernama Titi Soedjati dan Soedjatmi.

Sejak kecil, Hoegeng bercita-cita menjadi polisi setelah terinspirasi oleh R. Soeprapto, teman ayahnya yang berprofesi sebagai polisi.

Ia mengawali pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) pada 1934 dan Algemene Middelbare School (AMS) Westers Klassiek pada 1937. Setelah itu, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia pada 1940.

Dalam kehidupan pribadi, Hoegeng menikah dengan Meriyati Roeslani dan dikaruniai tiga anak, terdiri atas dua perempuan dan satu laki-laki.

Hoegeng dikenal sebagai sosok polisi jujur dan sederhana karena konsisten menolak suap serta tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Perjalanan Karier Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso

Hoegeng memulai karier kepolisiannya pada masa pendudukan Jepang dengan mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada 1942 dan Koto Keisatsu Ka I-Kai pada 1943.

Setelah menyelesaikan pelatihan, ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang, Semarang, pada 1944. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Polisi Jomblang dan Komandan Tentara Laut Jawa Tengah pada periode 1945 hingga 1946.

Hoegeng kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Polisi dan bertugas di bagian Penerangan dan Hubungan Masyarakat (Purel), Jawatan Kepolisian Negara. Pada 1950, ia mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School, Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat.

Pada 1952, Hoegeng bertugas di DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya. Empat tahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan.

Kariernya berlanjut sebagai Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara dan Kepala Jawatan Imigrasi pada 1960. Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Iuran Negara pada 1965 serta Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada 1966. Setelah bertugas di pemerintahan, Hoegeng kembali ke kepolisian dengan menjabat sebagai Deputi Operasi Panglima Angkatan Kepolisian dan Deputi Menteri Angkatan Kepolisian Urusan Operasi.

Pada 5 Mei 1968, Hoegeng resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara. Selama memimpin Polri, ia melakukan pembenahan struktur organisasi di tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) agar lebih dinamis dan komunikatif.

Di bawah kepemimpinannya, Polri juga meningkatkan peran dalam organisasi kepolisian internasional, International Criminal Police Organization (ICPO). Salah satunya melalui pembukaan Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Sikap antisuap Hoegeng terlihat ketika seorang pengusaha berusaha meminta bantuannya agar kasus penyelundupan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Pengusaha tersebut mengirimkan berbagai hadiah mewah ke alamat Hoegeng, tetapi seluruh pemberian itu ditolak dan dikembalikan.

Ketegasan serupa ditunjukkan saat Hoegeng mendapat tugas memberantas perjudian di Sumatera Utara pada 1955. Ketika tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, ia mendapat kiriman barang mewah dari seorang bandar judi melalui utusannya.

Mengetahui barang tersebut merupakan pemberian bandar judi, Hoegeng langsung memerintahkan polisi pembantu dan para kuli angkut untuk mengeluarkannya dari rumah dinas.

Bahkan setelah menjabat Kapolri, Hoegeng masih turun langsung membantu mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Ia memegang prinsip bahwa setiap anggota polisi bertugas melayani masyarakat, tanpa membedakan tinggi atau rendahnya pangkat.