Mendagri Ungkap Anggaran Pilkada Ulang Rp719 Miliar

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan anggaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 berkurang dari Rp1 triliun. Jumlah tersebut muncul setelah pihaknya memaksa penyelenggara pemilu melakukan efisiensi.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu, kurang Rp1 triliun, karena ada efisiensi tersebut," kata Tito saat rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Tito memerinci anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga TNI-Polri untuk penyelenggarakan PSU Pilkada 2024. KPU daerah anggarannya Rp429,725 miliar atau 59,75 persen.

Bawaslu sebanyak Rp158.919.295.848 atau 22,10 persen. Selanjutnya, anggaran untuk Polri sebanyak Rp91.993.554.893 atau 12,79 persen.

TNI juga mendapat jatah anggaran Rp38.531.459.000 atau 5,36 persen. Sehingga, total anggaran untuk PSU mencapai Rp719 miliar.

"Jadi total Rp719.170.232.546," ungkap Tito.
 

Baca juga: DPR Minta Penyelenggara Pilkada yang Bermasalah Tak Dilibatkan Lagi

Mantan Kapolri itu mengaku meminta KPU dan Bawaslu melakukan efisiensi dan mengajukan anggaran penyelenggara PSU Pilkada 2024 seminimal mungkin. Sehingga, tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, menurunkan tim untuk menyisir efisiensi anggaran. Tito mengatakan pihaknya juga mengupayakan agar penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 tidak membankan APBN, melainkan menggunakan APBD.

"Sehingga kami menyisir terutama daerah yang PSU apakah anggarannya betul-betul efisien. Sehingga kami harapkan mereka tetap menggunakan APBD-nya," ujar Tito.